Koresponden
BORNEONEWS, Palangka Raya – Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Provinsi setempat menggelar Gerakan Pangan Murah di Pos Polisi kawasan Bundaran Besar, Kamis, 14 Agustus 2025.…
Pemerintah Provinsi Kalteng telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk mengusulkan penetapan hutan adat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari peluncuran nasional Gerakan Pangan Murah Polri yang digelar secara hybrid oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Mendagri Tito Karnavian.
"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sepakat bahwa ketahanan pangan sangatlah penting,"
Peninjauan proyek cetak sawah di Desa Henda dan Desa Mintin, Kabupaten Pulang Pisau, merupakan bagian dari upaya percepatan penyelesaian pekerjaan.
Peremajaan mencakup perangkat komputer (PC), tablet, laptop, printer, handy talky (HT), dan perangkat lainnya.
Gubernur Agustiar Sabran hadir bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Leonard S Ampung pada kick off dan launching gerakan tersebut. Acara ini juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.
Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan pertimbangan anggaran yang tersedia dan kebutuhan nyata untuk menunjang kinerja pimpinan.
Karo Adpim memastikan seluruh pengadaan dilakukan secara efisien dan efektif, menyesuaikan anggaran dan kebutuhan yang ada.
PPSP adalah program pembangunan sanitasi terintegrasi dari pusat hingga daerah, melibatkan pemerintah dan non-pemerintah untuk memastikan layanan sanitasi aman, berkelanjutan, inklusif, dan sesuai karakteristik wilayah.
PPSP merupakan program pembangunan sanitasi terintegrasi dari pusat hingga daerah, melibatkan pemerintah dan non-pemerintah. Program ini bertujuan memastikan layanan sanitasi aman, berkelanjutan, inklusif, dan sesuai karakteristik wilayah.
PPSP adalah program pembangunan sanitasi terintegrasi dari pusat hingga daerah, melibatkan pemerintah dan non-pemerintah untuk memastikan layanan sanitasi aman, berkelanjutan, inklusif, dan sesuai karakteristik wilayah.
Kementerian Pertanian mendapat mandat mempercepat pencetakan sawah seluas 3 juta hektare di Merauke, Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Program ini telah berjalan di Merauke dan Kalimantan Tengah, dan akan diperluas ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, serta Sumatera Selatan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2022, produksi padi nasional mencapai 54,75 juta ton, dengan 56,02 persen berasal dari Pulau Jawa. Kontribusi Jawa untuk jagung dan kedelai masing-masing mencapai 46,1 persen dan 70,9 persen. Konsentrasi produksi ini mendorong pengembangan lahan baru di luar Jawa, termasuk Kalimantan Tengah.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengajak seluruh lapisan masyarakat memanfaatkan momen kemerdekaan untuk memperkuat solidaritas sosial. Menurutnya, semangat…
"Saya mendirikan yayasan ini karena adanya keinginan untuk dapat berbagi dan membantu masyarakat yang ada di Kota Palangka Raya khususnya dan Kalimantan Tengah,"
Pada 2024, lebih dari 295 juta orang di 53 negara dan wilayah mengalami kelaparan akut, naik hampir 14 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kelaparan ekstrem bahkan mencapai rekor tertinggi, sementara malnutrisi anak dan kerawanan pangan meningkat selama enam tahun berturut-turut.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa kepedulian kepada penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai luhur bangsa Indonesia.…
Ia menilai perhatian seperti ini akan membantu membangun lingkungan inklusif yang memberi ruang bagi lansia untuk tetap berdaya.
