Koresponden
Rana Muthia Oktari menegaskan bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bukan hanya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tetapi juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup di Kota Palangka Raya.
Menurut Bennie, Raperda Pengendalian Karhutla memiliki dampak luas, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Karena itu, setiap pasal yang dirumuskan harus mempertimbangkan aspek teknis di lapangan agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan kebijakan nasional maupun peraturan daerah yang sudah ada sebelumnya.
Debora menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, termasuk Palangka Raya, telah memberikan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, kualitas udara, serta keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, Raperda ini diharapkan mampu menghadirkan pendekatan ekologis dalam setiap kebijakan pencegahan maupun penanganan Karhutla.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Sudarto menyampaikan sejumlah pandangan. Ia menegaskan bahwa keempat Raperda tersebut memiliki urgensi tinggi dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Palangka Raya.
Empat Raperda yang dibahas yakni, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raperda tentang Tahun Jamak, serta Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
*Kami gunakan fungsi pengawasan untuk kehadiran masing-masing kepala OPD"
Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan merupakan langkah penting untuk memastikan kesesuaian antara peraturan daerah dengan kebijakan nasional.
Mukarramah menjelaskan, Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Menurut Khemal, pembentukan Raperda ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan BUMD.?
Percepatan proses penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) diperlukan agar program dan kegiatan prioritas Pemerintah Kota dapat berjalan efektif sejak awal tahun anggaran mendatang.?
Setiap Perda yang telah ditetapkan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama tujuh hari kerja setelah ditandatangani.
Proses penerbitan sertifikat tersebut harus melalui serangkaian tahapan ketat sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan yang berlaku.
Menurut Subandi, aturan yang telah berusia lebih dari dua dekade itu sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan baru terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin kompleks.
Fairid mengatakan, kegiatan tahun jamak tidak boleh disusun secara sembarangan, melainkan harus memperhatikan kesesuaian antara program yang dirancang dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Subandi mengatakan, meningkatnya jumlah penduduk dan penggunaan air bersih di Kota Palangka Raya berbanding lurus dengan bertambahnya volume air limbah domestik. Kondisi tersebut menimbulkan potensi pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik.?
Menurut Sumadi, keberadaan Raperda ini sangat penting untuk mengatur arah pembangunan hunian yang berkelanjutan, tertata, dan berkeadilan.
Menurutnya, keberadaan Perda ini nantinya akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mendorong kegiatan kepramukaan di sekolah maupun di masyarakat.
Menurut laporan BMKG, suhu udara di Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir mencapai 36 derajat Celcius, dengan tingkat radiasi sinar ultraviolet (UV) yang tergolong berisiko tinggi terhadap kesehatan kulit dan tubuh.?
Subandi menjelaskan bahwa perubahan Perda ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat.
Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan daerah dengan kepentingan umum serta peraturan yang lebih tinggi.
