Koresponden
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menjelaskan bahwa selama ini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan.
Keempat Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda tentang Tahun Jamak, serta Raperda tentang Air Limbah Domestik.
Pada tahap awal, pendapatan daerah Kota Palangka Raya diproyeksikan mencapai lebih dari Rp1,3 triliun. Namun setelah dilakukan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terjadi penyesuaian akibat pengurangan TKD sebesar Rp253 miliar. Dengan demikian, total pendapatan daerah disepakati menjadi sekitar Rp1,1 triliun.
Hatir menjelaskan, alasan pelimpahan ini dilakukan agar proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah.
Selain tiga raperda tersebut, agenda kedua dalam rapat paripurna adalah penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, yang memuat daftar prioritas pembentukan perda baik dari inisiatif DPRD maupun usulan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Menurut Khemal, kedua Raperda tersebut memiliki nilai strategis untuk menjawab berbagai persoalan di masyarakat, khususnya dalam penataan data kependudukan, batas wilayah, dan administrasi kewilayahan yang selama ini masih sering menimbulkan tumpang tindih.
Pernyataan ini disampaikan Zaini menanggapi isu yang sempat beredar mengenai dugaan adanya beras SPHP yang dicampur dengan kualitas lain
Penyusunan daftar Raperda ini merupakan bagian dari perencanaan kebijakan hukum daerah yang sejalan dengan arah pembangunan 2026
Kondisi ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk beradaptasi dengan situasi fiskal yang lebih ketat
Seluruh Raperda diharapkan bisa segera dibahas dan diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD
PUPR memiliki tenaga ahli dan pengalaman dalam pengawasan pembangunan fasilitas publik
Program yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah harus diseleksi secara cermat agar tetap bisa terlaksana meski dengan anggaran terbatas
Pemprov Kalteng akan memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar
Dampaknya tentu ada terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik
GPM?dinilai mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan bergizi dan beragam
Isu ini muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun dan hari besar keagamaan
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Sumadi, mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius memperkuat sektor peternakan lokal. Menurutnya, penguatan sektor ini penting untuk…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, menegaskan pentingnya pelaksanaan pasar murah menjelang akhir tahun dan perayaan hari besar keagamaan. Menurutnya, kegiatan…
Subandi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi antara legislatif dan eksekutif yang terus terjalin dengan baik
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar audiensi dan rapat teknis koordinasi guna memperkuat pengawasan serta penerapan standar dalam…
