Wakil Bupati Sukamara H Ahmadi sampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBE Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2020.
Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sukamara, Amir Sapiyudin mengharapkan kevalidan data yang digunakan BPJS Kesehatan untuk penerima program Universal health Coverage (UHC).
Bupati Sukamara, Windu Subagio mengharapkan tidak ada data ganda peserta BPJS yang iurannya ditanggung pemerintah. Sebab, hal itu bisa berpengaruh pada anggaran.
Pelayanan BPJS Kesehatan menjadi soroton Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara, seiring dengan naiknya iuran. Untuk itu, pemkab ingin agar pelayanan lebih dimaksimalkan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara fokus dalam upaya menurunkan angkb stunting di daerah ini. Dan untuk itu, pemkab memaksimalkan peran instansi terkait.
Ribuan masyarakat memadati lokasi Car Free Day di Jalan Tjilik Riwut, tepatnya di depan Masjid Agung Sukamara untuk mengikuti senam sehat massal dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 55.
Dinas Kesehatan Sukamara menggekar senam sehat massal di lokasi car free day. Ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55.
Bila usulan tersebut telah disetujui dan rampung menjadi Pergub, maka UMK Kabupaten Sukamara yang ditetapkan Rp 3.088.502 bisa ditetapkan
Kepastian ini disampaikan Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Sukamara, Jito, Sabtu 16 November 2019
BORNEONEWS, Sukamara - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Sukamara menetapkan usulan besaran upah minimum kabupaten (UMK) 2020. "UMK 2020 yang kita usulkan Rp 3.088.502," ucap…
Bila bantua yang disalurkan tepat sasaran, maka akan berimbas pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta menurunnya angka pengangguran
Sebanyak 20 Kelompok Usaha Bersama (Kube) di Kabupaten Sukamara mendapatkan bantuan modal usaha dari Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
Desa Kartamulya, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara ditetapkan sebagai kawasan terminal. Rencana tersebut masuk dalam isu strategis pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Detil Tata Ruang (KLHS RDTR).
Sebanyak 5 isu disepakati masuk prioritas dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Detil Tata Ruang (KLHS RDTR) Kecamatan Sukamara.
Keterbataan peralatan menjadi salah satu kendala untuk mempercepat realiasi proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara berencana menjadikan Jembatan Jelai, sebagai kawasan wisata kuliner dan wisata edukasi untuk bermain anak.
Realisasi pelaksanaan proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hingga November 2019 baru mencapai 62 persen.
Wakil Bupati Sukamara, H Ahmadi berharap, pengurangan timbunan sampah melalui inovasi pembuatan batako plastik dapat meningkatkan program iklim.
Pembutan batako plastik ini adalah sebuah karya inovasi ramah lingkungan
Sampah plastik dibuat sebagai bahan pengganti seman, sehingga batako ini tidak membutuhkan semen sama sekali dalam proses pembuatannya
