APBD Pemkab Sukamara 2020 Diperkirakan Capai Rp 600 Miliar
Dari anggaran tersebut juga terbagi untuk belanja modal, belaja tidak langsung, gaji, dan keperluan lainnya
Dari anggaran tersebut juga terbagi untuk belanja modal, belaja tidak langsung, gaji, dan keperluan lainnya
Bus sekolah ini nantinya akan beroperasi dari arah Desa Karta Mulya dan Kelurahan Padang, selanjutnya bus akan mengangkut pelajar menuju sekolah
Salah satunya kendala yang dialami desa sehingga belum bisa menggunakan aplikasi siskeudes 2.0.2 karena seringnya pergantian perangkat
Pemerintah Desa di Kabupaten Sukamara nantinya diwajibkan menerapkan aplikasi sistem siskeudes 2.0.2 dalam pelaporan keuangan kedepannya. Apalabila tidak, maka ADD terancam tidak bisa dicairkan.
Bila pelaporan yang dilakukan desa berjalan baik dan sesuai aturan, maka akan memudahkan dinas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa
Dengan anggaran tersebut, maka perangkat desa harus memahami yang berkaitan dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan ini adalah forum pembelajaran bagi aparatur pemerintah desa, khususnya bagi sekretaris desa selaku penatausahaan untuk meningkatkan kapasitas bidang pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PMPPP-PA Sukamara menggelar pelatihan pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi siskeudes 2.0.2.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara terus berupaya menjaga kelestarian hutan dari kerusakan. Tujuannya, agar generasi mendatang tetap dapat menikmati hutan dengan ekosistemnya yang terjaga.
Kerusakan hutan di Kabupaten Sukamara dikhawatirkan menimbulkan dampak buruk terhadap generasi yang akan datang.
Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diharapkan agar data yang dipakai dalam program Universal Health Coverage atau UHC sesuai dengan data di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DonsosPMPPP-PA) Sukamara.
Program UHC harus diperjelas untuk sasaran penerima yakni bila untuk keluarga miskin maka harus asuk dalam kategori tersebut, mengingat yang ditanggung dalam UHC adalah untuk pelayanan kelas III
Pemerintah Kabupaten Sukamara menganggarkan dana Rp 9 miliar untuk pembayaran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu pada tahun ini dan diperkiran pada tahun 2020 akan naik mencapai Rp 20 miliar
Pemda akan menganggarkan dana untuk pembayaan angsuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial masyarakat yang saat ini masuk dalam tanggungan pemerintah daerah
Hasil penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Kalimantan Tengah, nantinya dapat menjadi acuan pemerintah kabupaten.
Sosialisasi dan inventarisasi data lingkungan hidup yang digelar DLH Provinsi Kalteng, di Sukamara, Jumat, 1 November 2019, juga bertujuan untuk pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam (SDA).
DLH Provinsi Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi dan inventarisasi data serta informasi lingkungan hidup di Sukamara, Jumat, 1 November 2019.
Perpustakaan Desa (Perpusdes) di Kabupaten Sukamara diharapkan untuk lebih meningkatkan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Sebanyak 3 perpustakaan desa atau perpusdes di Kabupaten Sukamara berhasil mendapatkan penghargaan terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
DKPP Sukamara merasa sangat bersyukur atas prestasi ini dan akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat