Dukcapil-KB Sukamara Gelar Rapat Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB) Sukamara menggelar rapat teknis kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB) Sukamara menggelar rapat teknis kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Penyelenggaraan Pemilu paskareformasi mengalami penurunan dari sisi jumlah partisipasi pemilih. Akan tetapi dari sisi kualitas partisipasi terdata perkembangan baik.
Melalui kegiatan ini maka akan dapat mengetahui hadir dan tidak hadirnya pemilih di TPS dan perilaku pemilih voting behaviour
Mudah-mudahan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 ini dapat melebihi target partisipasi nasional 77,5 persen
BORNEONEWS, Sukamara - DPRD Sukamara menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sukamara tahun 2018, tidak mengarah pada kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka…
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sukamara mengkritik program pendidikan, yang dinilai lebih banyak mengarah pada pengerjaan fisik ketimbang peningkatan kualitas.
Tujuannya, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat saat menggunakan fasilitas tersebut.
Ada 26 warga binaan di Lapas Sukamara, tetapi yang bisa menggunakan hak suara hanya 16 orang.
Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Sukamara memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 17 April 2019.
DPRD Sukamara menyarankan pemda setempat memiliki landscape atau blue print tentang pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukamara diminta lebih ekstra memantau terhadap lokasi yang disalahgunakan remaja untuk melakukan negatif.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukamara meminta Dinas Kesehatan setempat mengawasi peredaran obat-obatan yang bebas dipasarkan.
Saat ini belum ada penurunan tingkat pengangguran di masyarakat, terlebih tingkat pengangguran terbuka semakin naik setiap tahunnya.
Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang berorientasi pada capaian kinerja perangkat organisasi sehingga memiliki output dan outcome yang terukur.
LKPj bupati merupakan upaya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik
LKPj tersebut tidak menjelaskan beberapa hal pokok terkait dengan pertumbuhan indikator dengan kondisi riil di masyarakat, serta bagaimana tren terkait dengan angka kemiskinan.
Kota layak anak di Sukamara masih dalam proses pembentukan pengurus dari SOPD terkait.
Usulan tersebut sangat sering didengarnya dalam beberapa kesempatan, sehingga pihaknya akan mengakomodasi hal tersebut melalui dinas
Program yang diajukan oleh pemerintah desa juga akan dimasukkan dalam program prioritas seperti alat mesin pertanian untuk mengelola lahan pertanian
Program yang dilaksanakan harus sejalan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara 2018-2023