BORNEONEWS, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) membuka peluang melakukan aksi korporasi terhadap anak usahanya, mulai dari konsolidasi, merger, hingga akuisisi.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang tengah menjalankan program perampingan (streamlining) perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Wakil Direktur Utama BRI, Viviana Dyah Ayu Retno, mengatakan bahwa program perampingan BUMN berpotensi mendorong berbagai aksi korporasi di lingkungan perusahaan negara, termasuk pada tingkat anak usaha.
“Memang terkait dengan hal streamlining ini, kemungkinan besar nanti memang akan ada aksi-aksi korporasi. Baik itu bentuknya konsolidasi, merger, ataupun akuisisi,” kata Viviana dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Viviana menegaskan BRI mendukung agenda Danantara dalam memperkuat dan mengoptimalkan portofolio BUMN. Menurutnya penataan tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan negara agar lebih efisien dan kompetitif.
“BRI mendukung agenda penguatan dan optimalisasi portofolio BUMN untuk membangun perusahaan negara yang semakin efisien, kompetitif, dan mampu menciptakan nilai ekonomi jangka panjang, yang saat ini memang sedang dilakukan oleh Danantara Indonesia melalui Danantara Asset Management,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa setiap keputusan terkait aksi korporasi akan melalui kajian komprehensif dengan tetap memperhatikan ketentuan regulator serta prinsip keterbukaan informasi kepada publik.
“Kami akan memastikan bahwa setiap langkah ataupun keputusan yang kami ambil terkait dengan streamlining ini berdasarkan pada kajian yang komprehensif serta harus patuh pada ketentuan regulator,” kata Viviana.
Sebagai informasi, program streamlining merupakan upaya penataan dan perampingan perusahaan-perusahaan BUMN yang dijalankan Danantara bersama Badan Pengaturan (BP) BUMN.
Pemerintah menargetkan jumlah entitas perusahaan BUMN, termasuk anak usahanya, dapat dipangkas dari sekitar 1.077 entitas menjadi hanya 200 hingga 300 perusahaan.
Hingga Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melaporkan bahwa sekitar 360 hingga 365 entitas perusahaan BUMN telah berhasil dikonsolidasikan, ditutup, atau dirampingkan. Pemerintah menargetkan proses penataan tersebut terus berlanjut hingga Desember 2026.
SUMBER: ANTARA
