BORNEONEWS, Pulang Pisau – Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan hadir dan melakukan pengawasan langsung di dapur selama proses produksi Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai pukul 02.00 hingga 08.00 WIB.
Ketentuan tersebut merupakan arahan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan makanan diproduksi pada hari yang sama dan memenuhi standar keamanan pangan.
Selain pengawasan pada jam produksi, kepala SPPG juga diminta hadir selama dua jam saat penerimaan bahan baku pada sore hari. Kebijakan ini bertujuan mencegah makanan basi, rusak, maupun risiko keracunan akibat proses pengolahan dan penyimpanan yang tidak sesuai ketentuan.
Pelaksana Harian (Plh) SPPG Pulang Pisau Kahayan Hilir Bereng, Made Dwike Mahendra, mengatakan pihaknya telah menerapkan pengawasan langsung sejak dini hari untuk memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
"Produksi kami mulai pukul 04.00 WIB, tetapi pukul 02.30 WIB saya sudah standby di dapur. Karena dari pusat juga ada monitoring setiap subuh melalui Zoom," ujar Made, Rabu, 11 November 2026.
Ia mengatakan, meskipun SPPG Bereng tidak selalu mendapat giliran monitoring dari pusat, dirinya tetap melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas relawan agar seluruh tahapan produksi berjalan tertib.
Pengawasan tersebut meliputi penggunaan perlengkapan pelindung diri, seperti penutup kepala (hairnet), sarung tangan dan masker. Bahkan, apabila ditemukan relawan yang tidak mematuhi ketentuan, pihaknya langsung memberikan teguran.
"Selalu saya tekankan kepada relawan untuk mematuhi SOP dari pusat. Karena SOP ini yang menentukan dapur kita bisa berjalan aman ke depannya atau tidak. Kalau tidak dipatuhi dan terjadi keracunan, dapur kita bisa disuspend," jelasnya.
Menurutnya, pengawasan pada jam produksi sangat penting karena tahapan tersebut memiliki risiko kontaminasi yang perlu diantisipasi. Terlebih, kondisi cuaca panas ekstrem di Kabupaten Pulang Pisau juga berpotensi mempercepat kerusakan makanan apabila penanganannya tidak tepat.
Ia juga menyoroti penerapan standar suhu makanan, khususnya saat proses pemorsian. Berdasarkan ketentuan yang disampaikan, makanan harus diporsikan dalam kondisi suhu di atas 60 derajat Celsius untuk menghindari danger zone atau rentang suhu yang memungkinkan bakteri berkembang biak dengan cepat.
Namun, menurutnya, penerapan aturan di lapangan juga perlu memperhatikan kondisi dan kebiasaan penerima manfaat di sekolah.
Pihaknya, kata dia, biasanya mengantarkan makanan paling lambat pukul 09.00 WIB sesuai jadwal. Akan tetapi, berdasarkan hasil pemantauan ke sejumlah sekolah, masih ditemukan penerima manfaat yang baru mengonsumsi makanan tepat pada jam tersebut.
"Kadang kami sudah mengantarkan sesuai jadwal, tetapi pihak sekolah baru makan pada jam-jam rawan. Ini juga perlu menjadi perhatian bersama agar makanan tetap aman dikonsumsi," ungkapnya.
Meski demikian, selama kurang lebih satu bulan dirinya bertugas melakukan pengawasan di SPPG Bereng, belum ditemukan laporan makanan basi maupun kejadian yang berkaitan dengan keracunan makanan pada kelompok penerima manfaat di bawah naungan SPPG tersebut.
Ia berharap kepatuhan terhadap SOP tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak SPPG, tetapi juga mendapat dukungan dari seluruh pihak, termasuk sekolah dan penerima manfaat, sehingga pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pulang Pisau dapat berjalan aman dan optimal. ( RETHA/H)
