BORNEONEWS, Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan, selama masa kepemimpinannya tidak ada kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut disampaikan Fairid dalam rangkaian penilaian Kota Percontohan Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Pernyataan tersebut juga mendapat pengakuan dari Ketua Tim Penilai KPK RI, Ariz Dedy Arham.

Fairid mengatakan, keterbukaan terhadap pemeriksaan dan penilaian menjadi bagian dari komitmen Pemko dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Selama proses penilaian, seluruh data dan dokumen pemerintahan dibuka untuk diperiksa oleh tim penilai selama kurang lebih enam bulan.

"Tentu kita bersyukur. Selama saya menjabat, tidak ada kepala SOPD yang diperiksa terkait dugaan korupsi. Namun, ini bukan alasan untuk berpuas diri. Integritas dan pengawasan harus terus kita jaga," ungkap Fairid, Rabu, 18 November 2026.

Sementara itu, Ariz Dedy Arham turut menyoroti aspek integritas pejabat daerah sebagai salah satu bagian penting dalam penilaian Kabupaten/Kota Ber-AKSI.

Aspek tersebut menjadi perhatian untuk memastikan pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dalam mencegah tindak pidana korupsi, baik di tingkat pimpinan maupun seluruh jajaran perangkat daerah.

Capaian Kota Palangka Raya yang meraih nilai 92,9 dengan predikat istimewa diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan internal, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Dengan demikian, upaya membangun pemerintahan bersih tidak hanya menjadi keberhasilan dalam penilaian KPK, tetapi juga diwujudkan melalui praktik pemerintahan sehari-hari," tambahnya. (MARINI/H)