BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Kabupaten Barito Timur meminta Mahkamah Konstitusi (MK) melindungi tradisi berladang masyarakat adat Dayak dalam menguji ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
Permintaan tersebut disampaikan menyusul permohonan uji materiil dengan Nomor Perkara 391/PUU-XXIV/2026 yang tengah bergulir di MK. AMAN Barito Timur menyatakan menolak permohonan tersebut karena dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan tradisi berladang yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Ketua PD AMAN Barito Timur, Agus Harianto, mengatakan tradisi berladang masyarakat Dayak bukan praktik pertanian yang baru muncul setelah Indonesia merdeka. Aktivitas tersebut telah berlangsung selama ratusan tahun dan menjadi bagian dari identitas budaya, kearifan lokal serta sistem ketahanan pangan masyarakat adat.
"Tradisi berladang masyarakat adat Dayak di Barito Timur dan Kalimantan pada umumnya sudah ada ratusan tahun, jauh sebelum Indonesia merdeka. Ini adalah bagian dari peradaban, kearifan lokal dan cara leluhur kami menjaga keseimbangan alam sekaligus memenuhi kebutuhan pangan keluarga," ujarnya, Kamis, 19 November 2026.
Menurut Agus, ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH beserta penjelasannya merupakan bentuk pengakuan negara terhadap praktik pengelolaan lahan berdasarkan kearifan lokal.
Dalam ketentuan tersebut, pembukaan lahan dengan cara membakar diperbolehkan secara terbatas untuk luas maksimal dua hektare per kepala keluarga dengan menggunakan varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar guna mencegah api merembet ke wilayah sekitarnya.
Agus menegaskan, ketentuan tersebut bukan berarti memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membakar lahan tanpa pengawasan. Sebaliknya, aturan itu menjadi landasan agar praktik berladang tradisional tetap dapat berlangsung dengan batasan dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Dia juga menyoroti keberadaan mekanisme pengawasan komunal serta sanksi adat yang selama ini diterapkan masyarakat dalam mengatur aktivitas pembukaan lahan. Menurutnya, sistem tersebut merupakan bagian dari tata kelola kehidupan masyarakat adat yang diwariskan lintas generasi.
"Jika pasal perlindungan ini dihapus atau dipersempit tanpa memahami realitas di lapangan, negara sama saja memutus urat nadi kehidupan masyarakat adat. Peladang tradisional bukanlah pelaku kejahatan lingkungan. Jangan sampai masyarakat adat yang menjaga hutan dan berladang secara terukur justru dikorbankan, sementara persoalan kebakaran hutan dan lahan skala besar diabaikan," tegasnya.
Lebih lanjut, Agus mengingatkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah memperoleh jaminan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Atas dasar itu, dia meminta MK tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif dalam menguji ketentuan tersebut, tetapi juga memperhatikan latar belakang historis, kondisi sosiologis serta hak konstitusional masyarakat adat yang masih menjalankan tradisi berladang.
Agus berharap perlindungan lingkungan hidup dan penghormatan terhadap kearifan lokal dapat berjalan beriringan tanpa menempatkan keduanya sebagai kepentingan yang saling bertentangan.
"Kami mendesak agar permohonan uji materiil ini ditolak demi keadilan ekologis dan keadilan sosial bagi masyarakat adat. Negara seharusnya hadir memperkuat perlindungan hukum serta memfasilitasi peladang tradisional, bukan malah menghilangkan hak-hak yang telah mereka miliki sebelum republik ini lahir," pungkasnya. (AGUSTINUS BOLE MALO/j)









