BORNEONEWS, Sampit - DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan ketersediaan anggaran bahan pendukung pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) karena layanan tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Ini kewajiban TAPD dan masuk kategori mandatory. Jadi, wajib menyediakan anggaran untuk cetak KTP. Kalau anggaran ini sampai tidak ada, tentu pelayanan kepada masyarakat akan terganggu," kata Anggota Komisi III DPRD Kotim SP Lumban Gaol, Senin, 23 November 2026.
Gaol menjelaskan, anggaran untuk kebutuhan tersebut sebenarnya sudah tersedia. Namun, jumlahnya dinilai masih sangat terbatas dan belum mencukupi kebutuhan operasional selama satu tahun anggaran.
Berdasarkan perhitungan yang disampaikan OPD terkait, masih diperlukan tambahan sekitar Rp250 juta untuk memenuhi kebutuhan bahan pendukung pencetakan KTP-el. Ia menilai tambahan anggaran tersebut tidak terlalu besar dibandingkan manfaatnya bagi pelayanan publik.
"Anggarannya memang sudah ada, tetapi sangat sedikit dan tidak cukup untuk satu tahun. Jadi, masih memerlukan kekurangan Rp250 juta. Nilainya sedikit, tetapi manfaatnya sangat besar," ujarnya.
Ia menjelaskan, tanpa bahan pendukung tersebut proses pencetakan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berpotensi terhambat. Apalagi jika blangko KTP-el juga kosong.
Kendala pelayanan administrasi kependudukan tersebut dapat membuat masyarakat enggan mengurus KTP.
"Orang akan malas mengurus KTP karena tidak blangko. Dan ini sudah kami dapat informasi dari beberapa daerah yang keluhan-keluhan ini sering muncul," tambahnya.
Lanjutnya, kelancaran pelayanan administrasi kependudukan tersebut sangat penting untuk mendukung pemilihan umum (pemilu). Jika jumlah warga yang memiliki hak suara, dalam hal ini penduduk yang memiliki KTP, bertambah maka jumlah kirsi DPRD Kotim diperkirakan meningkat dari 40 menjadi 45 orang.
"Kalau ini tidak kita sediakan dari sekarang, kemungkinan itu bisa meleset. Karena orang akan malas mengurus KTP karena ketersediaan blangko," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim Diana Setiawan mengatakan persoalan anggaran kebutuhan pencetakan KTP-el sudah menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebelumnya, kebutuhan itu telah dipaparkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) kepada Bupati Kotim.
"Kemarin salah satu yang dipaparkan dari OPD kepada Bupati terkait masalah KTP itu. Dan itu sudah menjadi atensi kami. Jadi, saya pikir sudah aman terkait anggaran KTP," ujar Diana. (DEWI PATMALASARI/R)









