BORNEONEWS-Jakarta: PEMBAHASAN RUU Pilkada saat ini hampir mencapai titik temu. Yang sudah disepakati secara bulat oleh Pemerintah dan Komisi II DPR-RI adalah pasal-pasal krusial. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, soal yang satu ini sudah disepakati bersama. Karena itu, pihaknya akan menyampaikan hal tersebut ke dalam rapat terbatas antara para menteri dengan Presiden Joko Widodo
Pembahasan UU Pilkada ini awalnya diinisiasi oleh adanya beberapa kepentingan oleh beberapa pihak, sehingga diusulkan untuk direvisi atau dibahas kembali. Beberapa pasal atau ayat yang dibahas kembali diantaranya menyangkut persyaratan-persyaratan pencalonan kembali petahana (incumbent), persyaratan pejabat seperti PNS,DPR/TNI/Polri yang mau ikut pilkada. Dan pasal yang ramai dibicarakan untuk direvisi adalah karena adanya kepentingan ‘menjegal’calon-calon independen.
Secara rinci, Komisi II maupun Mendagri belum merilis pasal atau ayat mana saja yang sudah disepakati. Yang pasti, “Anggota DPR tetap harus mundur jika mau maju pilkada,” kata Tjahjo.
Sebagaimana diketahui, UU Pilkada ini sudah 25 kali diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Dan dari 25 uji materi itu, 7 diantaranya dikabulkan. “Dan pasal DPR/Pejabat TNI/Polri harus mundur sebelum mencalonkan diri/ ikut pilkada, tetap berlaku,” kata Mendagri Tjahjo.
Mendagri menjelaskan, pemerintah selama ini bersikap sesuai dengan putusan MK. Di mana MK sudah memutuskan bahwa anggota DPR, PNS dan Polri/TNI, harus mundur dari jabatannya bila maju ikut Pilkada. "Pemerintahmasih berpegang pada putusan MK ini. Di Polri, PNS ada UU harus mundur. Nah DPR (patokanya) putusan MK. Kan tidak munkin DPR melanggar yang sudah diputuskan MK," tegasnya. (*)
