**Borneonews**, Semarang - Pemerintah Kota Semarang secara aktif melakukan pemantauan terhadap remaja yang mengalami anemia sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sejak tahap yang sangat awal, yaitu sebelum kelahiran bayi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, menjelaskan bahwa perhatian kini ditujukan kepada remaja yang tercatat mengalami anemia. "Sebagai langkah intervensi stunting, kami dari Pemerintah Kota Semarang memulainya dengan memantau dan menangani remaja anemia. Selain itu, kami juga memberikan edukasi kepada calon pengantin selama tiga bulan serta melakukan pendampingan intensif bagi ibu hamil hingga tahap penyediaan makanan pendamping ASI (MPASI)," jelasnya. Hakam mengungkapkan bahwa per Juli 2024, jumlah kasus stunting di Kota Semarang tercatat sebanyak 977 atau sekitar 1,16 persen dari total populasi. Angka ini akan terus mendapatkan intervensi hingga sepenuhnya tuntas. "Ini menjadi fokus utama kami. Dengan target untuk mencapai 'zero stunting', setiap langkah harus dihitung dan diusahakan dengan cermat agar tidak ada kasus baru yang muncul," tambahnya. Ia menekankan bahwa para remaja yang mengalami anemia akan mendapatkan penanganan yang tepat agar ketika memasuki jenjang pernikahan, mereka telah berada dalam kondisi kesehatan yang optimal. Upaya untuk menekan angka stunting tidak dapat dilakukan oleh satu dinas saja, melainkan memerlukan kerjasama lintas sektor. "Dibutuhkan sinergi antara berbagai dinas agar program penurunan angka stunting yang digalakkan oleh Pemkot Semarang dapat berjalan dengan maksimal," ujarnya. Menurut Hakam, akar masalah stunting tidak hanya terletak pada calon orang tua tetapi juga lingkungan sekitar. Kondisi seperti rumah tidak layak huni, sanitasi yang buruk, dan akses air bersih yang tidak memadai merupakan faktor utama penyebab stunting. "Kami dari Dinas Kesehatan tentu saja tidak dapat menangani masalah seperti rumah tidak layak huni dan ketersediaan air bersih sendirian. Oleh karena itu, program ini harus dilaksanakan secara terkoordinasi antar sektor," ungkapnya. Untuk itu, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang berfokus pada bidang perumahan dan penyediaan air bersih juga harus turut terlibat dan bersinergi dalam penanganan stunting. ANTARA