**Borneonews**, Magelang - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan harapannya agar larangan berjilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tidak terulang. Dalam suatu pernyataan di Magelang, Haedar menyampaikan bahwa meskipun kini anggota Paskibraka diizinkan untuk mengenakan jilbab, keputusan sebelumnya untuk melepas jilbab sangat disayangkan. Pernyataan tersebut disampaikan Haedar usai acara peletakan batu pertama pembangunan gedung kuliah bersama di kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma). Ia menilai bahwa pelarangan berjilbab tidak sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila, terutama pada sila pertama yang menekankan ketuhanan dan sila kedua yang menegaskan kemanusiaan. Haedar mengungkapkan penyesalannya dan menyatakan keprihatinan atas polemik yang timbul akibat kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang sebelumnya mengeluarkan larangan untuk mengenakan jilbab. “Menyayangkan, memprihatinkan dan tidak boleh terjadi lagi,” ujar Haedar. Ia juga memberikan apresiasi kepada Presiden dan panitia pengibar bendera pusaka yang telah memperbolehkan anggota Paskibraka yang berjilbab untuk mengenakan jilbab dan mengaku menghormati individu yang tidak mengenakan jilbab atau berasal dari agama lain. Menurutnya, kebebasan beragama merupakan bagian yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama bagi mereka yang mengenakan jilbab sebagai bentuk keyakinan agama. Lebih lanjut, Haedar menambahkan bahwa BPIP seharusnya menjadi contoh keteladanan bagi masyarakat dan tidak mempromosikan sekularisasi. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak seharusnya menjadi negara yang sekuler dan mengingatkan bahwa setiap umat beragama berhak menjalankan ajaran agamanya sebagaimana diatur dalam konstitusi, tanpa adanya pelarangan. ANTARA