**Borneonews**, Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, menilai bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencerminkan komitmen keberlanjutan yang telah dipromosikan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menurut Yose, salah satu indikasi komitmen ini terlihat dari rancangan anggaran untuk sektor infrastruktur yang mencapai Rp400,3 triliun. Hal ini termasuk alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Porsi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2025 adalah sebesar 11 persen dari total rencana pos belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun. Meskipun angka ini tergolong signifikan, anggaran infrastruktur tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi pada 2024 yang mencapai Rp422,7 triliun. "Ada keberlanjutan dari program-program yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Namun, hal ini masih dalam tahap perencanaan dan perlu dicermati apakah akan ada perubahan di dalamnya,” tambahnya. Yose Damuri juga mengemukakan bahwa RAPBN 2025 menunjukkan adanya sinkronisasi yang baik antara pemerintahan yang sedang berjalan, yaitu di bawah Joko Widodo, dan pemerintahan Prabowo yang akan datang. Pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta. Dalam keterangan tersebut, Presiden menekankan pentingnya peran APBN untuk memperkokoh upaya Indonesia menuju status negara maju. Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada sejumlah asumsi dasar. Di antaranya, inflasi diperkirakan dapat dikendalikan di kisaran 2,5 persen, dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sebesar 5,2 persen. Selain itu, nilai tukar rupiah diperkirakan berada di sekitar Rp16.100 per dolar AS, dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ditargetkan sekitar 7,1 persen. Adapun harga minyak mentah Indonesia diprediksi mencapai 82 dolar AS per barel, dengan lifting minyak yang diperkirakan sebanyak 600 ribu barel per hari serta produksi gas bumi yang diperkirakan mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari. Presiden Jokowi menekankan bahwa arsitektur APBN 2025 merupakan pilar penting untuk menjaga keberlanjutan. Ini dicapai melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkelanjutan dari pemerintah saat ini ke pemerintah yang akan datang. "APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif," paparnya. APBN Tahun Anggaran 2025 hadir dalam konteks transisi pemerintahan, sehingga proses penyusunannya pun dirancang secara khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, presiden yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) untuk tahun pertama pemerintahan presiden berikutnya. Meskipun demikian, presiden terpilih di periode mendatang tetap memiliki kesempatan untuk melakukan penyesuaian terhadap RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P). ANTARA