MANADO –
**Borneonews - Manado**, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Utara menjalin kerjasama dengan para akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat. Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulut, Hari Utomo, menjelaskan bahwa kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dan saran dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi dan pemangku kepentingan lainnya, terkait pelayanan yang diberikan oleh DJPb. Kegiatan FKP ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan melalui keterlibatan aktif masyarakat, baik dalam penyusunan maupun dalam penyempurnaan standar pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan. Hari Utomo menekankan pentingnya menjangkau lebih banyak pemangku kepentingan, karena selama ini umpan balik yang diterima cenderung terbatas dari satuan kerja saja. Forum ini memfasilitasi dialog, diskusi, serta pertukaran pendapat secara partisipatif antara publik dan penyelenggara layanan publik, yang bertujuan untuk menyempurnakan standar pelayanan. Diharapkan dengan adanya forum ini, kualitas layanan dapat ditingkatkan dan tata kelola menjadi lebih tertib. Hari Utomo berharap bahwa partisipasi publik dalam forum ini dapat membawa perbaikan signifikan, baik dari segi layanan maupun dalam hal pengelolaan. ANTARA