JAKARTA –
**Borneonews - Badung, Bali**, Sekretaris Steering Committee (Komite Pengarah) Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, mengajukan permohonan kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya untuk menyelidiki keberadaan massa aksi yang mengklaim sebagai kader partai di sekitar lokasi muktamar. Huda menekankan pentingnya mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat sebagai otak di balik mobilisasi massa tersebut. Menurutnya, muktamar merupakan forum tertinggi bagi PKB, sehingga ada kemungkinan terjadi penyusupan yang dapat menyebabkan kerusuhan dalam acara yang berlangsung. "Kami meminta agar aktor intelektualnya diusut hingga tuntas," tuturnya saat konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center. Ia menambahkan bahwa pengusutan terhadap aktor intelektual yang memobilisasi massa merupakan langkah penting untuk memberikan pelajaran bagi mereka yang berniat mengganggu jalannya Muktamar VI PKB. "Mereka berusaha menciptakan kegaduhan di Bali yang kita cintai ini. Kami mengharapkan agar aksi tersebut segera dibubarkan, karena telah mengganggu ketertiban umum masyarakat Bali. Sekali lagi kami tegaskan bahwa mereka bukan kader atau pengurus PKB, apalagi peserta muktamar," jelas Huda. Lebih lanjut, Huda menjelaskan bahwa berdasarkan hasil investigasi internal, massa aksi yang mengenakan atribut PKB di sekitar lokasi muktamar tidak terafiliasi dengan partai tersebut. Oleh sebab itu, ia meminta mereka segera melepas atribut yang dikenakan. "Karena mereka bukan pengurus atau kader PKB, aksi ini tampaknya sengaja dilakukan untuk merusak citra dan suasana muktamar yang sejatinya berlangsung dengan baik. Tidak ada masalah dalam pelaksanaan muktamar ini. Aksi mereka adalah bentuk penyusupan yang mengganggu proses hukum konstitusional pelaksanaan muktamar yang telah mendapatkan izin dari aparat kepolisian," tegasnya. Muktamar VI PKB sendiri dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.00 WIB dan akan ditutup pada Minggu, 25 Agustus 2024. ANTARA