BANGKA BELITUNG –
**Borneonews - Manggar, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belitung Timur tengah melaksanakan tugas pengawasan terhadap proses pendaftaran pasangan calon untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan berlangsung pada 2024. Dalam upaya ini, Bawaslu Belitung Timur telah menyiapkan tim khusus yang bertugas untuk memfasilitasi pengawasan atas pencalonan bupati dan wakil bupati. Anggota Bawaslu Belitung Timur, Ihsan Jaya, mengungkapkan bahwa tim pengawas sudah siap untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini disampaikan dalam sebuah pernyataan resmi di Manggar pada hari Minggu. Ihsan Jaya juga menjelaskan bahwa pendaftaran untuk calon bupati dan wakil bupati akan dibuka mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Menyikapi situasi ini, Bawaslu Belitung Timur telah mengambil langkah proaktif dengan mengirimkan surat imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Imbauan tersebut berisi permohonan untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai aturan pencalonan untuk jabatan tersebut. Terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, Ihsan menegaskan bahwa Bawaslu Belitung Timur masih menunggu arahan lebih lanjut dari Bawaslu RI. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan berbagai langkah pengawasan yang akan diterapkan di masa mendatang untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan baik. Selain itu, Ihsan mengajak masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak suara mereka secara bijak dan sesuai dengan hati nurani, tanpa adanya campur tangan dari pihak-pihak tertentu. Ia menekankan pentingnya untuk menghindari praktik politik uang dan tidak memilih untuk golput, demi menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Ihsan juga mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak terlibat dalam politik praktis atau mendukung pasangan calon tertentu secara aktif. Ia menyampaikan harapannya agar setiap pasangan calon dapat berperan dalam mendidik dan mengedukasi masyarakat mengenai proses pemilihan umum dengan baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung secara adil dan transparan, serta masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara yang benar. ANTARA