JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pengamat transportasi, Bambang Haryo Soekartono, mengungkapkan bahwa rencana penerapan sertifikasi halal bagi truk yang digunakan dalam transportasi logistik memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam. Menurut Bambang, sektor ini memiliki kompleksitas yang tinggi, yang dapat menyulitkan pelaksanaan sertifikasi halal tersebut. Bambang mengemukakan bahwa ada banyak komponen dalam sistem transportasi logistik jalan raya yang harus diawasi, dan hal ini membuat penilaian terhadap kehalalan alat transportasi menjadi semakin rumit. Apabila sertifikasi halal diterapkan pada truk, maka hal serupa juga harus diberlakukan kepada para pengemudinya yang seyogianya memiliki sertifikasi halal. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa penetapan standar halal untuk pengemudi bukanlah hal yang mudah. Tindakan tidak halal dapat terjadi sepanjang perjalanan, sehingga memantau setiap detail menjadi tantangan tersendiri. Bambang juga mencatat bahwa jika sertifikasi ini diterapkan, Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus bertanggung jawab untuk memantau sekitar 6 juta truk di Indonesia, yang berarti BPJPH memerlukan sumber daya manusia yang cukup banyak untuk mengawasi perjalanan dan perilaku pengemudi. Bambang juga menekankan bahwa infrastruktur jalan dan kuli pengangkut barang pun seharusnya diikutsertakan dalam sertifikasi halal, sebuah langkah yang akan menambah beban administratif yang signifikan. Dia berpendapat bahwa jika BPJPH melaksanakan sertifikasi tersebut, maka setiap infrastruktur jalan yang dilalui truk harus memenuhi kriterianya. Selain itu, para kuli yang terlibat dalam angkutan barang halal juga harus bersertifikasi halal. Dari sudut pandangnya, sertifikasi halal tidak relevan untuk sektor transportasi, yang berbeda secara mendasar dibandingkan dengan produk makanan atau minuman yang dapat dipantau dengan lebih terpusat dan konsisten. Bambang mengingatkan bahwa peraturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Transportasi tidak mencakup aspek sertifikasi halal, melainkan fokus pada standardisasi keselamatan, keamanan, dan pelayanan minimal. Ia khawatir bahwa sertifikasi halal justru akan menambah beban bagi para pelaku usaha dan membuka peluang untuk praktik korupsi. Selanjutnya, Bambang juga menyoroti biaya yang diperlukan untuk sertifikasi halal yang dianggap sangat tinggi. Hal ini berpotensi menambah beban biaya logistik di Indonesia, yang bertentangan dengan upaya pemerintah yang berusaha menurunkan nilai indeks keterjangkauan logistik yang saat ini relatif tinggi. Bambang tidak menampik dampak negatif yang mungkin muncul dari ketidakpuasan pengusaha transportasi, seperti ancaman mogok nasional oleh Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo). Hal ini dapat berdampak pada ekonomi negara, menciptakan kelangkaan barang, dan berpengaruh pada harga yang sulit untuk dikendalikan. Sebagai anggota Dewan Penasihat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Bambang juga menegaskan ketidaksetujuannya terhadap rencana kebijakan ini jika diterapkan pada sektor angkutan laut dan penyeberangan. Dia mencermati bahwa pengusaha di sektor transportasi sudah menghadapi berbagai masalah, seperti sulitnya akses terhadap bahan bakar bersubsidi dan tingginya harga BBM di beberapa wilayah seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Melalui pernyataannya, Bambang berharap agar setiap kebijakan yang dibuat harus logis dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. ANTARA