JAYAPURA –
**Borneonews - Sentani, Papua**, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura menegaskan bahwa dana yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sebanyak Rp15 miliar dari pemerintah pusat dalam keadaan aman. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura, Abdul Hamid Toffir, mengungkapkan di Sentani bahwa dana yang bersumber dari pemerintah pusat itu sudah siap untuk ditransfer ke rekening KPU tanpa melalui tahapan administrasi di tingkat pemerintah daerah. "Sebanyak Rp15 miliar yang menjadi kekurangan dana untuk penyelenggaraan KPU Kabupaten Jayapura telah ditutup oleh dana transfer dari pemerintah pusat, demi kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024," ujar Toffir. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dana transfer tersebut berasal dari alokasi dana alokasi umum (DAU) yang diperuntukkan bagi setiap daerah, termasuk Kabupaten Jayapura. "DAU yang mengalami perubahan ini langsung dipotong oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan disalurkan langsung ke rekening KPU di masing-masing daerah," tambahnya. Toffir juga menekankan bahwa pemotongan alokasi DAU bagi Pemkab Jayapura dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan kelangsungan sisa dana hibah yang digunakan oleh KPU, yang mencapai Rp15 miliar. "Dalam kesepakatan yang telah dibuat, antara Pemkab Jayapura dan KPU, total dana hibah untuk Pilkada 2024 ditetapkan sebesar Rp55 miliar, sedangkan yang telah dibayarkan hingga saat ini adalah Rp40 miliar," ujarnya. Selain untuk KPU, dana transfer ini juga dimanfaatkan untuk mengisi kekurangan dan mendukung Bawaslu Kabupaten Jayapura, serta Polres dan Dandim 1701 Jayapura, yang bertanggung jawab dalam aspek keamanan. Anggaran untuk Bawaslu Kabupaten Jayapura yang disepakati adalah Rp20 miliar, namun hingga saat ini baru terealisasi Rp6 miliar, sehingga masih tersisa Rp14 miliar. Sementara itu, anggaran keamanan TNI-Polri sebesar Rp8 miliar baru terbayar Rp4 miliar, menyisakan kekurangan yang juga mencapai Rp4 miliar. ANTARA