YOGYAKARTA –
**Borneonews - Kulon Progo**, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo, yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, mengonfirmasi bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di wilayah ini berada pada tingkat rendah jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di DIY. Isnaini, seorang anggota Bawaslu Kulon Progo, menjelaskan bahwa hasil kajian dan pemetaan mengenai potensi kerawanan pemilu menunjukkan bahwa IKP di Kulon Progo tergolong rendah. Dalam pernyataannya, Isnaini menyatakan, "IKP untuk Pilkada 2024 di Kulon Progo terbilang rendah." Kajian tersebut didasarkan pada empat dimensi utama yang berfungsi sebagai indikator. Dimensi-dimensi tersebut mencakup aspek sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, data yang diperoleh dari pelaksanaan pemilu sebelumnya juga dijadikan sebagai acuan untuk memetakan potensi kerawanan yang mungkin terjadi pada Pilkada mendatang. Dia menambahkan, "Empat dimensi ini mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Bawaslu RI." Namun, Isnaini mengakui adanya beberapa dinamika dalam pemilu yang berlangsung di Kulon Progo, seperti pemungutan suara ulang (PSU) dan sengketa yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. "Berbagai dinamika tersebut merupakan bentuk kerawanan, tetapi tingkat kerawanan tersebut tetap rendah," tutur Isnaini. Dia juga menjelaskan bahwa potensi kerawanan di Pilkada 2024 dibandingkan dengan Pemilu 2024 cenderung lebih tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah situasi sosial politik yang berhubungan dengan keamanan pelaksanaan pemilu. Meskipun terdapat potensi kerawanan, Isnaini optimis bahwa masalah tersebut dapat diminimalisir. Dia menyampaikan bahwa peningkatan pengawasan dan persiapan langkah-langkah antisipatif akan menjadi fokus utama. "Yang jelas, perhatian kami akan tertuju pada berbagai kerawanan tersebut," imbuhnya. Di sisi lain, Marwanto, Ketua Bawaslu Kulon Progo, menegaskan bahwa IKP yang telah dipublikasikan dapat berubah sesuai dengan dinamika yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada 2024. Dia juga mencatat bahwa masih banyak tahapan yang harus dilalui. Sebagai langkah antisipasi, Marwanto menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, serta dengan para peserta Pilkada 2024. "Kami juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar," pungkasnya. ANTARA