PEKANBARU –
**Borneonews - Pekanbaru**, Pemerintah Provinsi Riau telah secara resmi membuka pendaftaran untuk seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (*PPPK*) tahun 2024. Terdapat total 6.360 formasi yang tersedia yang terdiri dari berbagai posisi, termasuk jabatan fungsional tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Mamun Murod, mengungkapkan bahwa seleksi penerimaan tenaga PPPK telah diumumkan dan akan mencakup tiga jenis jabatan tersebut. Ia menekankan pentingnya para pelamar untuk mengecek informasi mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran, yang dapat ditemukan di situs resmi BKD Riau di alamat https://bkd.riau.go.id. Laman tersebut menyediakan informasi rinci tentang jumlah formasi serta kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Murod juga menghimbau agar para pelamar dapat dengan seksama memahami seluruh syarat yang ditetapkan sebelum mendaftar. Proses pendaftaran akan dilaksanakan secara daring melalui situs http://sscasn.bkn.go.id. Pelamar diwajibkan untuk membuat akun dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (*NIK*) dari Kartu Tanda Penduduk (*KTP*) Elektronik atau dari Kartu Keluarga (*KK*). Seluruh tahapan pendaftaran dilakukan secara online, sehingga penting bagi pelamar untuk memahami setiap langkah dari proses tersebut. Pada 2023, terdapat 2.606 tenaga PPPK yang lulus seleksi di lingkungan Pemprov Riau, dan mereka akan menerima surat keputusan pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 2.352 orang merupakan tenaga pendidikan, 112 orang untuk tenaga teknis, dan 142 orang untuk tenaga kesehatan. Misalnya, seorang guru honor bernama Ahmad yang telah mengabdi selama 29 tahun, merasa sangat bersyukur setelah menerima Surat Keputusan (*SK*) PPPK dari Penjabat Gubernur Riau. Ia menyatakan, "Alhamdulillah saya senang sekali karena inilah penantian yang sangat kami tunggu-tunggu." Dengan dibukanya pendaftaran ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk bergabung sebagai aparatur sipil negara dan berkontribusi pada pembangunan daerah. ANTARA