JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Prof. Tjandra Yoga Aditama telah menyatakan dukungannya terhadap program pemeriksaan kesehatan, termasuk pengujian untuk tuberkulosis (*TB*), yang direncanakan pemerintah untuk periode 2024-2029. Prof. Tjandra menekankan bahwa *TB* adalah masalah kesehatan yang sangat penting di Indonesia, yang saat ini berada di urutan kedua dalam jumlah kasus *TB* terbanyak di dunia. Ia menyatakan, "Kami semua sangat mendukung jika pemerintah baru memberikan perhatian serius terhadap pengendalian *TB*." Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada hari Minggu. Sebagai seorang Guru Besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Tjandra menyatakan bahwa kebijakan tersebut sangat relevan bagi upaya penanganan *TB* di tanah air. Menurut Global TB Report 2023, Indonesia memiliki sekitar 1.060.000 kasus *TB* per tahun, dengan sekitar 134.000 kematian yang disebabkan oleh penyakit ini. Pernyataan Prof. Tjandra menunjukkan bahwa prioritas pengendalian *TB* oleh pemerintah sangatlah penting untuk kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa upaya ini mencakup berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek promotif, yaitu pendidikan kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan *TB*. Selanjutnya, ada aspek preventif yang mencakup tindakan pencegahan, seperti vaksinasi dan peningkatan imunitas melalui pola makan yang sehat. Tjandra juga menekankan perlunya deteksi dini *TB* melalui pemeriksaan kesehatan, termasuk *check-up* dan pemantauan terhadap individu yang berada dalam kelompok berisiko tinggi. Lebih jauh, ia menyebutkan pentingnya aspek kuratif, yang melibatkan pengobatan hingga tuntas bagi pasien yang terdiagnosis *TB*, baik yang sensitif maupun yang resisten terhadap obat. Tjandra juga menekankan pentingnya pencegahan penularan, dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berhubungan dengan pasien dan keluarganya. Tjandra juga menyarankan bahwa program *check-up* yang direncanakan sebaiknya mencakup deteksi penyakit paru lainnya, seperti kanker paru dan penyakit paru obstruktif kronis, mengingat tantangan kesehatan paru-paru yang relevan di Indonesia. Di akhir pernyataannya, Tjandra mengapresiasi komitmen pemerintah baru dalam menjadikan pengendalian *TB* sebagai salah satu prioritas kesehatan nasional dan berharap agar program ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sebelumnya, diumumkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana untuk melaksanakan program cek kesehatan gratis yang akan mencakup sekitar 52 juta penduduk Indonesia pada tahun 2025. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh akan dilakukan secara rutin, baik setiap tahun atau dua kali dalam setahun, dan mencakup berbagai pemeriksaan seperti tekanan darah, kadar gula, asam urat, serta potensi penyakit katastropik lainnya, termasuk *TB*. ANTARA