JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (TNI) baru-baru ini merayakan ulang tahun yang ke-79. Seiring dengan perjalanan waktu, TNI telah melakukan transformasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini di bidang pertahanan. Proses adaptasi ini sangat penting untuk menjaga tugas utama TNI, yakni mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejarah perjalanan TNI mencakup berbagai peristiwa militer, antara lain operasi militer di Timor Timur pada tahun 1975, operasi di Aceh pada periode 1990-1998 dan 2003-2004, serta penanganan terorisme. Saat ini, TNI menghadapi tantangan dari kelompok separatis KKB di Papua. Di samping itu, TNI turut terlibat dalam operasi militer non-perang (Military Operations Other Than War - *MOOTW*), berfokus pada misi kemanusiaan. Beberapa misi paling menonjol mencakup pengiriman pasukan perdamaian ke Lebanon, penempatan tim medis dan personel saat bencana alam atau kecelakaan besar, mendistribusikan vaksin selama pandemi COVID-19, serta mengamankan logistik pemilihan umum. Dalam hal pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista), TNI telah menunjukkan kemajuan signifikan. Ini mencakup pengadaan kendaraan tempur darat, pesawat jet, pesawat Hercules, tank amfibi, kapal perang (KRI), hingga kapal selam. Semua langkah ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan Indonesia di tengah meningkatnya ancaman dari negara lain. Namun, dengan perubahan zaman, peperangan tidak lagi ditentukan oleh kekuatan misil atau strategi invasi. Saat ini, perang siber menjadi sebuah fenomena yang tidak menggunakan senjata tradisional, tetapi dapat mengancam suatu negara. Konflik ini berlangsung di dunia maya, dimana berbagai serangan dilakukan lewat informasi propaganda, spionase, dan sabotase terhadap sistem keamanan data pemerintahan. Serangan informasi yang terorganisir dapat mengindoktrinasi masyarakat dalam suatu negara, yang berpotensi memicu kekacauan akibat propagandanya. Ancaman siber ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga memerlukan perhatian khusus dari TNI yang kini membentuk kekuatan siber baru. **Kekuatan Baru** Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dengan latar belakang militernya, dianggap mampu mendukung kemajuan TNI di masa mendatang. Prabowo dipandang mengerti konsep pertahanan masa depan dan merancang rencana yang relevan untuk memperkuat TNI, termasuk pembentukan kekuatan siber ini. Hadi Tjahjanto, yang menjabat sebagai Menko Polhukam, telah mengonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo dan Prabowo sepakat untuk membentuk kekuatan siber. Keduanya sepakat bahwa pertahanan siber harus menjadi prioritas utama ke depan. Pengamat militer dan pendiri Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai bahwa kekuatan siber ini merupakan langkah baru yang menjanjikan bagi militer Indonesia. Kekuatan siber ini diharapkan menjadi garda terdepan negara dalam menghadapi serangan informasi yang memicu propaganda. Namun, dalam pembangunan kekuatan siber yang efektif, diperlukan landasan pemikiran yang jelas, hukum yang tepat, sumber daya manusia yang andal, serta anggaran yang memadai. **Tantangan** Pembentukan kekuatan siber harus dilakukan secara hati-hati. Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah jangka pendek dan jangka panjang secara matang. Tahap awal dalam pembentukan kekuatan siber ini adalah menetapkan dasar hukum yang menjadi kerangka utama dalam penentuan tugas-tugas pokok. Peraturan yang mengatur kegiatan siber juga harus jelas dan disosialisasikan secara luas untuk menghindari tumpang tindih dengan lembaga lain yang memiliki tugas serupa, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa Undang-Undang Siber tidak akan menimbulkan dampak negatif, yang dapat mengurangi ruang gerak masyarakat di dunia maya. Oleh karena itu, persiapan hukum terkait harus dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan akademisi dan tokoh masyarakat. Setelah menetapkan peraturan hukum dan regulasi teknis, pemerintah harus mempersiapkan sistem rekrutmen personel untuk kekuatan siber. TNI dapat mengeksplorasi berbagai pendekatan rekrutmen, mulai dari merekrut prajurit dari berbagai tingkatan sesuai kompetensi, hingga mengundang warga sipil yang memiliki keahlian di bidang siber. Proses rekrutmen dapat dilakukan dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Personel, baik dari latar belakang sipil maupun militer, harus melewati serangkaian seleksi yang ketat terkait keahlian dan karakter, mengingat mereka akan menangani data strategis nasional. Terakhir, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pembentukan kekuatan siber. Investasi paling besar diperlukan untuk pengadaan teknologi modern yang mendukung operasional, serta untuk program pelatihan dan pendidikan yang akan membentuk sumber daya manusia berkualitas. Penyaluran dana yang substansial juga harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan kematangan kekuatan siber dan efektivitas kerjanya dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. **Dukungan Politik** Peran baru Prabowo dalam pemerintahan diharapkan dapat mendukung pembentukan kekuatan siber ini, mulai dari dukungan politik hingga penganggaran. Ia juga dikenal memiliki hubungan baik di tingkat internasional yang dapat memperkuat diplomasi militer dengan negara-negara lain. Diplomasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari kerjasama militer yang mencakup latihan perang hingga kolaborasi dalam memperkuat wilayah dan pertukaran pengetahuan pertahanan. Melalui kesempatan ini, TNI diharapkan dapat memperoleh pengetahuan siber dari negara lain. Dengan demikian, kekuatan siber tidak hanya menjadi fungsi domestik, tetapi juga dapat memperkuat kerjasama dalam bidang pertahanan digital dengan negara-negara lain. Masa depan kekuatan siber ini sangat bergantung pada pemerintah yang akan datang. Semua pihak mengharapkan adanya perbaikan di sektor pertahanan dari pemerintahan berikutnya. Kehadiran kekuatan siber diharapkan dapat memperkuat sistem pertahanan dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. ANTARA