JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan kesiapannya untuk mendukung proposal pembentukan Kementerian Kependudukan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Deputi Bidang Kependudukan BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menjelaskan bahwa jika Kementerian Kependudukan terbentuk, BKKBN dan seluruh deputinya sudah siap. Ia menegaskan bahwa mereka telah memiliki desain, strategi, serta data yang diperlukan. Menurutnya, tanpa adanya data yang akurat, sulit untuk menentukan program yang akan dilaksanakan. Ichtiarto mengutarakan pentingnya agar Kementerian Kependudukan yang akan dibentuk mengutamakan pengembangan populasi dan keluarga sebagai fokus utama. Ini harus dilakukan dengan memanfaatkan data yang ada, baik di tingkat nasional maupun provinsi, serta hasil pengumpulan data keluarga yang dilakukan secara manual oleh BKKBN. Ia menegaskan bahwa fokus utama tetap pada isu-isu kependudukan, yang berhubungan dengan berbagai sektor, sementara BKKBN selama ini lebih berorientasi pada pengembangan keluarga dan perencanaan. Namun, menurut Ichtiarto, aspek kependudukan tidak bisa dipisahkan dari pengembangan keluarga itu sendiri. Indonesia saat ini masih menghadapi beragam tantangan terkait kependudukan. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan populasi melalui pengendalian angka kelahiran total (TFR) agar tidak melebihi 2,1. Berdasarkan data terkini, TFR di Indonesia tercatat di angka 2,18. Negara ini juga mengatasi kebutuhan yang belum terpenuhi terkait kontrasepsi dalam upaya program keluarga berencana. Selain itu, pemerintah masih berupaya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Ichtiarto menjelaskan bahwa pengembangan keluarga sangat penting bagi kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Meskipun angka kematian ibu dan bayi telah menurun, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Presiden Joko Widodo telah menetapkan target untuk menurunkan prevalensi stunting nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024. Namun, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi stunting masih berada di angka 21,5 persen. Untuk mengatasi masalah ini, BKKBN dan pihak-pihak terkait terus melaksanakan berbagai intervensi, seperti program penimbangan dan pengukuran balita, guna memastikan bahwa upaya penanggulangan stunting dapat berjalan secara efektif. ANTARA