JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA) telah meluncurkan Modul Pendidikan Berjenjang untuk Pendidikan Inklusif. Modul ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi tenaga pendidik dalam upaya menyediakan pendidikan yang setara bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Direktur SMA Kemendikbudristek, Winner Jihad Akbar, menekankan pentingnya modul ini sebagai dukungan terhadap implementasi pendidikan inklusif di berbagai satuan pendidikan. Modul tersebut kini dapat diakses oleh semua guru di Indonesia melalui *Platform Merdeka Mengajar*. Poin ini disampaikan Winner dalam Webinar Inklusif yang bertajuk "Merangkul Keragaman untuk Menciptakan Lingkungan Belajar yang Aman, Ramah, dan Menyenangkan" yang berlangsung di Jakarta pada hari Rabu. Winner menjelaskan bahwa modul ini tidak hanya memberikan pemahaman, tetapi juga menyediakan contoh praktik baik terkait pendidikan inklusif pada tingkat dasar. Modul ini secara khusus ditujukan bagi para tenaga pendidik yang tidak berlatar belakang pendidikan khusus. Ini berarti, mereka tetap mampu memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan setara bagi siswa dengan berbagai kebutuhan. Harapan pihak Kemendikbudristek melalui modul ini adalah terjadinya pengembangan profesionalisme di kalangan guru mengenai pendidikan inklusif. Hal ini diharapkan menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat penyelenggaraan pembelajaran yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi semua peserta didik, termasuk siswa dengan berbagai kebutuhan dari semua ekosistem pendidikan. Lebih jauh, data dari Dapodik pada bulan Desember 2023 menunjukkan bahwa terdapat 40.164 satuan pendidikan formal yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, hanya 5.956 dari jumlah tersebut, atau sekitar 14,83 persen yang dilengkapi dengan guru pembimbing khusus. Ini membuktikan bahwa tantangan dalam penyediaan pendidikan inklusif masih besar dan perlu perhatian serius. Dalam konteks ini, Winner menegaskan bahwa untuk mengatasi tantangan yang ada, dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Hal ini mencakup pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua siswa, serta masyarakat umum. Semua pihak diharapkan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan mendukung bagi seluruh siswa. ANTARA