**Borneonews - Vientiane, Laos**, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong para pemimpin yang hadir dalam KTT ke-19 Asia Timur di Vientiane untuk segera mengakui keberadaan negara Palestina. Dalam pernyataannya di hadapan kepala negara ASEAN dan pemimpin negara-negara Asia Timur, beliau menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional tanpa terkecuali. "Ada kewajiban untuk bersikap tegas terhadap hukum internasional dan kemanusiaan. Kita tidak boleh bersikap selektif dalam penerapan hukum internasional. Jika situasi ini dibiarkan berlanjut, khawatirnya akan muncul banyak konflik baru," ujar Wakil Presiden Amin. Ia juga mengingatkan negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk segera melakukannya. Menurutnya, ketidakpercayaan global semakin meningkat akibat konflik dan perang yang berkepanjangan, sehingga membangun kerja sama yang konstruktif menjadi semakin sulit. Wakil Presiden mengingatkan kembali tentang kesepakatan yang dicapai dalam KTT Asia Timur tahun lalu, yang bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan global. Namun, ia menegaskan bahwa sebuah kesepakatan saja tidaklah cukup; komitmen yang nyata harus diwujudkan. Selain menyerukan pengakuan terhadap negara Palestina, Wakil Presiden juga menekankan perlunya komitmen terhadap pelaksanaan Resolusi ES10/24. Resolusi ini merupakan respons hukum dari Mahkamah Internasional, yang menyatakan bahwa pendudukan Israel terhadap Palestina adalah ilegal. "Ada ketidakadilan dan krisis kemanusiaan yang terus menerpa rakyat Palestina. Konflik ini juga telah menyebar ke daerah lain, di luar Gaza dan Tepi Barat. Apakah pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum internasional ini akan dibiarkan terus berlanjut?" tanya Amin. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Resolusi ES 10/24 harus terus dipantau, dan solusi dua negara harus tetap menjadi acuan utama untuk menyelesaikan masalah Palestina. KTT Asia Timur ini dihadiri oleh sepuluh negara anggota ASEAN, serta Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia, dan Amerika Serikat. ANTARA