BORNEONEWS, Nanga Bulik - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamandau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pilkada Lamandau 2024 dengan mengundang sejumlah unsur mulai dari perwakilan pengurua Partai Politik, Insan Pers, TNI, Polri dan instansi terkait, Senin, 24 Februari 2024.
FGD berlangsung di Aula Gedung KPU Lamandau persis sebelum jawal sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan putusan tentang sengketa Pilkada Lamandau. Pihak KPU Lamandau juga menjadikan FGD untuk mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan penyelenggaraan Pilkada Lamandau yang ditujukan untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang.
"Forum ini kami anggap penting karena sebagai sarana untuk mengevaluasi penyelenggara khususnya KPU agar penyelenggaraan hajat politik ke depan kian berkualitas," ungkap Komisioner KPU Lamandau, Arya Yudistira, saat membuka kegiatan.
Arya juga menyebut jika masukan, saran dan kritikan terhadap penyelenggaraan Pilkada Lamandau 2024 dari berbagai elemen bisa menjadi catatan penting bagi KPU Lamandau untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada pesta demokrasi di masa mendatang.
Sementara itu, Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Lamandau, Kapiyudin, menyampaikan beberapa kritik kepada KPU, diantaranya tentang persoalan kepastian jumlah Daftar Pemilih serta kompetensi penyelenggara pemilu ditingkat TPS. Ia juga menyebut jika adanya gugatan ke MK merupakan salahsatu bukti jika penyelenggara pemilu di tingkat TPS memiliki celah dan perlu peningkatan kompetensi.
Sementara itu, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lamandau, Karamoi Suwartono, menyoroti tentang masih lemahnya sosialisasi tentang kepemiluan yang tepat sasaran oleh pihak penyelenggara. Padahal, kata dia, pelibatan insan pers dengan berbagai platform media dianggap penting dan diyakini mampu mendongkrak pratisipasi pemilih.
Dalam kesempatannya, Kasatintelkam Polres Lamandau AKP Hadi Prayitno menilai jika pelaksanaan Pilkada Lamandau secara umum berjalan dengan kondusif. Ia berharap kondisi itu terus dijaga dan ditingkatkan, apapun hasil keputusan MK nanti.
Hadi juga mengapresiasi adanya kesepakatan dari peserta FGD yang menyatakan kesiapannya untuk terus menjaga kondusifitas Kabupaten Lamandau sesuai peranan dan kapasitasnya masing-masing yang disampaikan dalam bentuk pembacaan komitmen bersama di akhir acara.
(HENDI NURFALAH/j)
