BORNEONEWS, Palangka Raya – Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data Kemendagri per 8 April 2025.

Realisasi pendapatan Kalteng baru mencapai 5,83 persen dan belanja sebesar 1,30 persen, menempatkan provinsi ini di posisi keempat terendah secara nasional dalam dua kategori tersebut.

Pernyataan itu disampaikan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalteng Tahun 2026 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur.

“Kami pantau Pak, ya Pak Sekda dan Pak Keuangan karena masyarakat sudah harus segera mendapatkan manfaat, ini kinerja Bapak-Bapak,” kata Ribka Haluk saat Musrembang di Palangka Raya, baru baru ini.

Kemendagri akan terus memantau capaian daerah, dan menyebut realisasi APBD menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi.

Ribka juga menyebut bahwa Menteri Dalam Negeri akan memberikan penghargaan kepada daerah dengan realisasi tertinggi sebagai bentuk apresiasi. (HERMAWAN DP/R)