BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan prioritas belanja wajib dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan APBD 2026.

Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pemerintah.

Salah satunya melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera yang mengintegrasikan layanan dasar kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia menambahkan, pemerintah menegaskan bahwa belanja wajib tetap diutamakan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, dan pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pengawasan internal melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA).

Selanjutnya, pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi digital dan sistem non-tunai.

Leonard menyebut sejumlah layanan publik yang telah menerapkan sistem digital antara lain e-PAHARI, Samsat Huma Betang, dan QRIS.

Ia berharap pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat menuju Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Sejahtera. (HERMAWAN DP/y)