BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan anggaran Rp1,119 miliar dari APBD 2025 untuk premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Alokasi ini ditujukan melindungi 6.222 hektare lahan padi di wilayah rentan kekeringan, banjir, dan serangan OPT.

Kepala Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah, Rendy Lesmana, memaparkan bahwa anggaran tersebut sepenuhnya ditanggung APBD tanpa subsidi pusat.

“Anggaran ini 100% ditanggung APBD Provinsi tanpa subsidi pusat,” tegas Rendy dalam keterangannya seperti dikutip Borneonews pada Selasa, 25 November 2025.

Ia menjelaskan bahwa pada 2024 pembiayaan masih 80% pusat dan 20% daerah, sedangkan mulai 2025 dan 2026 seluruhnya berasal dari APBD provinsi.

Luas lahan yang diasuransikan, yakni 6.222 hektare, diprioritaskan pada sawah baru dan lahan cetak baru (OPLAH) yang dianggap paling rentan terhadap risiko gagal panen.

Petani berhak menerima ganti rugi hingga Rp6 juta per hektare per musim tanam jika tanaman mengalami kerusakan minimal 75%.

Program ini memberikan perlindungan bagi petani dan mendukung pelaksanaan AUTP berbasis APBD yang diluncurkan Pemprov Kalteng. (HERMAWAN DP/j)