BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan peran badan usaha milik daerah (BUMD) untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah penurunan APBD tahun 2026.

APBD Kalteng 2026 tercatat turun menjadi sekitar Rp 5,4 triliun dari Rp 8,3 triliun pada tahun sebelumnya, sehingga pemerintah daerah harus mencari langkah-langkah penguatan keuangan daerah.

Plt Sekretaris Daerah Kalteng Leonard S Ampung menyampaikan bahwa optimalisasi PAD menjadi salah satu strategi yang ditempuh.

“Kami juga berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan peran badan usaha milik daerah (BUMD),” kata Leonard S Ampung di Palangka Raya, seperti dikutip Borneonews pada Selasa, 13 Januari 2026.

Selain itu, pemerintah daerah menekan pengeluaran nonprioritas dan memfokuskan belanja pada sektor pelayanan publik dan proyek strategis.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo juga menekankan pentingnya sinergi dengan program prioritas pemerintah pusat di daerah.

Ia menyebutkan bahwa percepatan penyerapan anggaran perlu diperhatikan karena belanja pemerintah berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. (HERMAWAN DP/R)