BORNEONEWS, Palangka Raya - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan harga mati dalam setiap kebijakan pembangunan infrastruktur yang dirumuskan pemerintah kota.

Hal ini sejalan dengan komitmen global SDGs dalam menjaga ekosistem darat dan penanganan perubahan iklim guna memastikan Palangka Raya tetap menjadi kota yang asri dan layak huni.

Fairid menjelaskan bahwa pertumbuhan fisik kota tidak boleh mengorbankan ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, pihaknya sangat ketat dalam memberikan izin pemanfaatan lahan agar tetap sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis lingkungan.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap pembangunan gedung atau jalan tetap memperhatikan jalur drainase dan resapan air yang berbasis lingkungan," katanya, Kamis, 5 Februari 2026.

Salah satu program unggulan yang terus digerakkan adalah pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan masyarakat di tingkat RT dan RW.

Melalui prinsip ekonomi sirkular yang ada dalam SDGs, pemerintah berupaya mengubah paradigma masyarakat agar memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai guna kembali melalui proses daur ulang.

Wali Kota juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kawasan hutan kota dan lahan gambut yang ada di sekitar Palangka Raya.

Kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus diperkuat dengan pendekatan edukatif kepada masyarakat agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar, demi menjaga kualitas udara dan keanekaragaman hayati.

Dalam upaya mengurangi emisi karbon, Pemerintah Kota juga mulai melirik pengembangan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan serta penyediaan jalur pedestrian yang nyaman.

Fairid optimis bahwa dengan konsistensi pada prinsip hijau, Palangka Raya dapat meminimalisir dampak pemanasan global yang kian terasa di tingkat lokal. (HENDRI/H)