BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membahas optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) untuk infrastruktur penunjang lingkungan dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan ekosistem dan kolaborasi lintas sektor.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan antara Pemprov Kalimantan Tengah dan stakeholder bidang kehutanan yang dipimpin Wakil Gubernur Edy Pratowo di Jakarta.

Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.

Dalam pertemuan dengan Kementerian Kehutanan tersebut, pengelolaan hutan diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

Pemprov Kalimantan Tengah mengajukan sejumlah inisiatif terkait pemanfaatan DBH Dana Reboisasi, khususnya untuk pembangunan infrastruktur penunjang lingkungan dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan ekosistem serta kolaborasi lintas sektor.

Infrastruktur penunjang lingkungan tersebut dibahas antara lain terkait normalisasi sungai sebagai bagian penataan tata air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun, mencegah banjir, serta mempertahankan kelembapan tanah gambut dan risiko kebakaran hutan dan lahan. (HERMAWAN DP/j)