BORNEONEWS, Palangka Raya - Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menegaskan, penggunaan sistem E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan langkah strategis untuk menutup celah praktik korupsi.

Menurutnya, sistem belanja elektronik ini dirancang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh jajaran pemerintah kota.

Arbert menjelaskan bahwa E-Katalog mampu meminimalisir interaksi langsung antara penyedia jasa dan pejabat pengadaan, yang selama ini sering menjadi titik rawan terjadinya negosiasi ilegal atau permainan anggaran.

"Dengan sistem yang terintegrasi secara digital, setiap proses transaksi terekam dengan jelas dan dapat dipantau secara langsung, sehingga potensi penyimpangan dapat ditekan sejak dini," katanya, Kamis, 19 Februari 2026.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa transparansi harga menjadi keunggulan utama dari sistem ini.

Dalam E-Katalog, daftar harga produk sudah tercantum secara terbuka dan kompetitif, sehingga pemerintah daerah dapat memperoleh barang atau jasa dengan harga terbaik tanpa khawatir adanya mark-up.

"Hal ini memastikan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara efektif dan tepat sasaran," ujarnya.

Penerapan E-Katalog juga dinilai mempercepat proses birokrasi dalam pengadaan kebutuhan publik. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat melakukan pembelian dengan lebih praktis dan cepat, serupa dengan cara belanja di toko daring (online marketplace). (HENDRI/j)