BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai mematangkan proses pengisian Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) Tahun 2026 melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Hal itu tercermin dari Rapat koordinasi yang digelar di Aula Kanderang Tingang Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, dipimpin Kepala Diskominfosantik Adiah Chandra Sari dan menghadirkan Tim Koordinasi PEMDI secara daring.

Adiah mengatakan, transformasi digital menjadi agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Evaluasi yang sebelumnya menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kini telah disempurnakan menjadi Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI),” tuturnya seperti dikutip borneonews pada Rabu, 8 Juli 2026.

Perubahan tersebut tidak hanya sebatas pergantian nama, tetapi menghadirkan metode penilaian yang lebih komprehensif dengan cakupan tata kelola, integrasi layanan, pemanfaatan data, kolaborasi, inovasi hingga dampak transformasi digital terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menjelaskan, berdasarkan jadwal Kementerian PANRB, penilaian PEMDI berlangsung mulai 27 Juni hingga 3 Agustus 2026. Selama periode tersebut pemerintah daerah harus melengkapi data dan dokumen pendukung sesuai indikator yang ditetapkan.

Adiah menegaskan keberhasilan penilaian bukan menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh OPD agar setiap indikator dapat dipenuhi secara optimal.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemprov Kalteng berharap proses pengisian data berjalan lebih terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan digital di daerah. (HERMAWAN DP/y)