BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Perwira AU Lanud Iskandar Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Mayor Kal Fatkur Arifin menyatakan pikir-pikir atas sanksi adat yang diputuskan kepadanya. "Tadi pimpinan sidang menyampaikan bahwa ada tenggat waktu tiga hari bagi saya untuk menerima atau menolak vonis atau sanksi adat ini," ujar Mayor Kal Fatkur Arifin seusai pimpinan sidang Sumarna mengetuk palu sebagai tanda ditutupnya sidang yang digelar di Rumah Betang Pasir Panjang, Sabtu (17/6/2017).

Terkait putusan sidang adat ini, ia selaku pribadi juga memohon kebijakan pengurangan sanksi dari para tokoh adat. "Karena saya juga telah banyak menerima sanksi. Sanksi telah diberikan oleh TNI AU terkait perbuatan saya. Selain itu, saya dan keluarga juga merasakan beban mental hebat terkait kasus ini," jelas perwira yang memukul warga Desa Pasir Panjang, Freddy dan anaknya pembalap grasstrack nasional Giancarlo Fiesta.

Ia juga merasakan total sanksi adat yang bila dikonversi dengan nilai uang sebesar Rp30 juta tersebut sangat berat. "Karena nilai sanksi adat tersebut sama dengan gaji saya selama lima bulan sebagai perwira TNI AU. Padahal gaji yang saya dapatkan setiap bulan juga diperlukan untuk memberi nafkah keluarga. Untuk itulah kami mengharapkan kebijaksan dari tokoh adat dan pihak keluarga korban," ujarnya.

Menurutnya, bila setiap kasus perkelahian atau lainnya, diusut melalui hukum positif dan melalui sidang adat, maka akan memperberat masyarakat. "Karena dalam kasus ini saya sudah dikenai sanksi secara hukum militer. Kemudian saya juga mendapatkan sanksi adat. Maka saya rasa ini sangat berat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Fatkur juga meminta maaf pada Bupati Kobar hingga Gubernur Kalteng lantaran ulahnya menimbulkan keresahan di masyarakat. "Kasus ini adalah buah dari tindakan pribadi saya. Tolong jangan sangkutkan dengan institusi saya yaitu TNI AU," ujarnya. (WAHYU KRIDA/B-2)