BORNEONEWS, Sampit - Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) segera memanggil pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD), karena pembayaran insentif panitia pemilihan kepala desa (Panpilkades) sampai saat ini mandek.

"Itu sudah dianggarkan, untuk apa lagi tidak dibayar, segara bayar jangan beralasan lagi," kata Ketua Komisi I DPRD Kotim, Handoyo J Wibowo, Selasa (15/8/2017).

Handoyo meminta agar insentif dibayar, karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Pilkades serentak yang dilaksanakan pada 21 Oktober 2017.

"Yang dibayar baru dua bulan, yang belum terbayar justru banyak masih 4 bulan," kata politisi Partai Demokrat tersebut.

Dari itu menurut Handoyo dalam waktu dekat mereka akan menjadwalkan pemanggilan terhadap DPMPD. Untuk mempertanyakan apa sebab sehingga insentif panpilkades tidak dituntaskan.

Handoyo tidak ingin pelaksanaan Pilkades terganggu gara-gara DPMPD yang tak memperhatikan insentif mereka tersebut. "Bagaimana mereka mau bekerja kalau insentif mereka tidak diperhatikan," tandas Handoyo. (NACO/B-5)