BORNEONEWS, Palangka Raya - Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bakal kembali dinilai. Seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah (Kalteng) termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) dinilai oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otoda Kemendagri).

Kepala Inspektorat Kalteng Saidina Aliansyah mengatakan, pihaknya terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemerintah kabupaten/kota di Kalteng sebagai bentuk pendampingan. Beberapa hal disarankannya supaya daerah lain di Kalteng memerhatikan kinerja pemerintahannya.

"Misalnya kita minta SDM aparatur, mereka tidak melengkapi, ya akan susah dinilai. Padahal kita bekerja dibatasi ruang dan waktu. Mulai 9 Agustus hingga minggu pertama september 2017 dilakukan penilaian. Pekan kedua dan ketiga itu dari pemeritah pusat (Dirjen Otoda) yang datang mengevaluasi," terang Saidina kepada Borneonews, Kamis (17/8/2017).

Lalu kapan hasil penilaian diketahui? Saidina mengatakan, nilai itu diumumkan setiap 25 April untuk diumumkan pada upacara Hari Otonomi Daerah (Otoda). Ia mengimbau agar pemeritah kabupaten/kota mempersiapkan hal yang dianggap perlu.

"Kalau diminta data pendukung, harus aktif. Kalau katanya-katanya, tapi bendanya tidak ada, ya bagaimana bisa dinilai," cetusnya.

"Pihak Ditjen Otoda sudah memberikan batasan sejak 2016, kalau kita berikan dokumen misalnya tentang APBD ke pusat misalnya, kalau telat itu mereka telusuri dimana mandegnya, itu akan kelihatan. Kalau pihak kita selesai lalu DPRD yang memperlambat, maka bukan eksekutif yang kena sanksi tapi mereka DPRD," sambung dia menjelaskan. (ROZIQIN/B-2)