BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Jhon Krisli menegaskan potensi pemborosan anggaran masih terjadi di daerah ini, salah satunya yang ada di pos anggaran pengadaan Alat Tulis Kantor(ATK), program pemeliharaan kendaraan dan gedung Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

Menurut Jhon pengadaan ATK, pemeliharaan kantor dan kendaraan dinas operasional itu dibuat terpusat. Dengan demikian efektifitas dan efisiensi anggaran bisa terjadi, tidak seperti saat ini banyak anggaran untuk kegiatan itu.

Politisi PDI Perjuangan ini melihat masih perlunya penataan karena anggaran di kegiatan itu selalu ada di setiap SOPD, mestinya ini bisa dikelola di satu SOPD saja. "Inilah pentingnya terobosan untuk menyiasati anggaran kita yang dari sektor pendapatan terjadi penurunan,” kata Jhon, Rabu (22/11/2017).

Menurutnya,  saat ini RAPBD Kotim 2018 diasumsikan sekitar Rp 1.6 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 860 miliar sudah mutlak tidak bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan sebab diposkan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL). Selain itu ditambah dengan beban pembayaran program multiyears yang mulai dilakukan tahun 201.

"Anggaran kita ini kelihatannya saja besar, coba dirinci, besar untuk BTL, ya termasuk untuk ATK itu, gaji dan tunjangan pegawai, maka dari itu harus ada terobosan agar anggaran kita bisa terkelola dengan baik," tegas Jhon. (NACO/B-2)