BORNEONEWS, Kuala Kapuas – Rencana pengembangan padi hibrida seluas 2.500 Hektare di delapan kecamatan tahun 2017 terkendala aturan pusat masih mengacu perhitungan harga di Pulau Jawa.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, Anjono Bhakti, melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan, Jarwadi, mengatakan, program pengembangan padi hibrida tidak dapat dilaksanakan lantaran adanya permasalahan dengan perhitungan harga benih.

“Permasalahannya, pagu anggaran untuk harga benih semula per kilogram Rp75 ribu, namun dari Kementerian Pertanian harganya dirasionalisasikan di mana untuk padi hibrida harga rasionalnya Rp55 ribu per kilogram,” katanya Jarwadi kepada Borneonews di kantornya, Jumat(29/12/2017).

Menurut Jarwadi, pihaknya sudah mencari benih hibrida seharga sebesar Rp55 ribu, namun tidak ada benih di level harga tersebut. “Sudah saya cari kemana-mana tidak ada harga benih padi hibridaseharga itu, khususnya untuk padi hibridayang produk impor. Karena yang produk lokal sekarang mencarinya-kan susah, yang ada hanya produk impor,”terangnya

Ia menjelaskan harga minimal benih padi hibrida produk impor sebesar Rp67 ribu per kilogram. Sedangkan petani, sebenarnya mau menambah Rp12 ribu. "Hanya saja permasalahannya apakah bisa penambahan dana dari petani tersebut dimasukan dalam klausul kontrak, sedangkan bantuan dari pemerintah adalah dalam bentuk transfer barang," ungkap dia.

Jarwadi menjelaskan item yang masuk kontrak dengan perusahaan harga benih Rp55 ribu itu. Sedangkan tambahan dari petani Rp12 ribu tidak masuk kontrak. "Perusahaan jelas tidak mau, soalnya nanti kalau ada pemeriksaan pasti kena, kenapa dulu harganya di atas itu sedangkan sekarang berani harga Rp55 ribu. Jadi, itu permasalahannya,” ungkapnya.

Akibat selisih perhitungan itu, kata Jarwadi, Dinas Pertanian Kapuas memutuskan untuk menunda pelaksanaan program pengembangan padi hibrida tersebut. (DJIMMY NAPOLEON/B-8)