BORNEONEWS, Sampit - Rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) terkait persoalan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji subsidi 3 kg ada 5 rekomendasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kotim H Supriadi dalam rapat Senin (8/1/2018) tersebut.

"Rekomendasi ini kami harapkan agar segera ditindaklanjuti, terkait apakah nanti pertamina mengambil tindakan terhadap SPBU yang bermasalah itu kewenangan Pertamina, kami DPRD tidak bisa memberi sanksi hanya memberikan rekomendasi," tegas Supriadi.

Ini 5 rekomendasi dalam rapat yang selesai sekitar pukul 16.00 WIB tersebut:

1. Minta Pemerintah Kabupaten Kotim untuk mengevaluasi terhadap persoalan distribusi BBM dan elpiji 3 kg.

2. Meminta Pertamina melakukan pengawasan secara berkala kepada seluruh SPBU dan SPBE yang ada di Kotim.

3. Mendesak pemerintah daerah membentuk tim distribusi dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.

4. Mendesak Pertamina segera berkoordinasi dan melakukan evaluasi untuk penjualan BBM dan elpiji 3 kg di setiap desa dan kelurahan.

5. Meminta kepada pemerintah daerah segera menindakalnjuti rekomendasi itu guna penyelesaian berbagai masalah di SPBU maupun SPBE.

Supriadi juga kembali menegaskan hearing ini bisa jadi bahan masukan bagi pemilik SPBU dan SPBE agar kedepan bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP mereka. "Sekali lagi kita sampaikan kami bukan menjastifikasi, tapi kita ingin ada perbaikan," tukasnya.

Sementara itu Sales Excekutif Ritel Pertamina Kalteng Suruya Suganda mengaku akan menurunkan tim ke SPBU Km 11 Jalan Jenderal Sudirman Sampit. Terkait persoalan yang disampaikan oleh mantan karyawan mereka selain itu mereka juga sudah kordinasi dengan owner SPBU tersebut agar mereka bisa duduk bersama dan menghadap pihak dewan menjelaskan duduk persoalan agar bisa berimbang. (NACO/B-5)