Koresponden
BORNEONEWS, Palangka Raya – Universitas Palangka Raya menyatakan kesiapan penuh dalam membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyusun dasar hukum penyelenggaraan kearsipan melalui kajian…
BORNEONEWS, Palangka Raya – BPBD Provinsi Kalimantan Tengah menurunkan tim untuk melakukan verifikasi terkait usulan pembangunan kembali jembatan yang putus akibat meluapnya air Sungai Bulik di Desa…
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan siap meneruskan aspirasi buruh dan mahasiswa terkait RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan ratifikasi Konvensi ILO 190 kepada pemerintah pusat.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Kepala Dispursip Kalimantan Tengah Nunu Andriani menyatakan pentingnya peran dunia akademik dalam mendukung pembentukan kebijakan publik yang kuat dan responsif. Hal ini…
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan telah menaikkan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar 6,5 persen pada tahun 2025 sebagai bentuk perhatian terhadap kelayakan hidup buruh.
Plt Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menerima aspirasi dari mahasiswa dan organisasi buruh serta aktivis HAM dalam forum dialog terbuka di halaman Kantor Gubernur Kalteng.
Pembinaan dan pemberdayaan UMKM bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama semua unsur, termasuk lembaga keagamaan.
Plt Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menegaskan komitmen Pemprov dalam membangun pemerintahan yang responsif, transparan, dan profesional.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan penyelarasan program daerah dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai prioritas utama dalam pembangunan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memproyeksikan peningkatan produksi padi sebesar 30 persen pada tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan terhadap swasembada pangan nasional.
Isu pengelolaan dana transfer dan optimalisasi peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi sorotan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan komitmennya untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui kegiatan cetak sawah dan peningkatan produksi beras di daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Edy Pratowo menyampaikan pentingnya optimalisasi dana transfer dan manajemen kepegawaian daerah dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Edy Pratowo meminta dukungan Komisi II DPR RI dalam percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng, yang hingga kini belum tuntas.
RDP itu digelar di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara, Jakarta Pusat, dan dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo.
"Awal ini, yang dinilai kompeten yang memiliki oleh desa bisa direkrut ke Koperasi Merah Putih di desa, selanjutnya dilakukan pelatihan,"
.Wakil Gubernur Kalteng,?Edy Pratowo membuka kegiatan tersebut di Alltrue Hotel Palangka Raya dan menegaskan pentingnya sinergi dan integrasi dalam pembangunan koperasi.
