Dinas Perikanan Sukamara akan Bina 16 Kelompok Pembudidaya Ikan Kolam
"Untuk wilayah Sukamara sekitar 10 kelompok, dan wilayah Muntai sekitar 6 kelompok," katb Kepala Dinas Perikanan Sukamara, Yofi Yudistira, Kamis (17/1/2019).
"Untuk wilayah Sukamara sekitar 10 kelompok, dan wilayah Muntai sekitar 6 kelompok," katb Kepala Dinas Perikanan Sukamara, Yofi Yudistira, Kamis (17/1/2019).
"Untuk tahun ini, kita akan kembangkan pembudidaya ikan kolam. Kelompok-kelompok ini kita intensifkan pembinaannya," kata Kepala Dinas Perikanan Sukamara, Yofi Yudistira, Kamis (17/1/2019).
Selain dukungan untuk instalasi pengelolaan air, Wabup Sukamara juga meminta dukungan pemerintah provinsi terkait kelanjutan pembangunan jembatan penghubung Sukamara, Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Barat (Kalbar).
Melalui kegiatan itu, pihaknya juga sekaligus melaksanakan patroli untuk melihat situasi perairan di wilayah Sukamara
Pemkab melakukan percepatan penyerapan anggaran dan pembangunan, dengan penetapan pejabat pembuat komitmen di Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
Percepatan perputaran ekonomi di masyarakat sangatlah penting bagi masyarakat, dimana hal tersebut memang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dari tanggal 31 Januari semuanya sudah menggunakan sistem Rencana Umum Pengadaan sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa.
Bhakti sosial sekaligus patroli untuk melihat situasi perairan di wilayah Kabupaten Sukamara tersebut digelar dalam rangka sambang Polisi Masyarakat (Polmas) perairan.
Kriteria tersebut memengerahui dana yang akan diterima setiap desa. Dan memang sebagaimana yang ditetapkan pemerintah pusat.
Pgu anggaran Desa Cabang Barat terdiri dari, Dana Desa (DD) sebesar Rp 2 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 2,6 miliar, pagu pajak sebesar Rp 24 juta, dan retribusi daerah sebesar Rp 20 juta.
Untuk total pagu DD tahun 2019 ini sebesar Rp 35,3 miliar lebih, ADD sebesar Rp 47,6 miliar lebih, dan pagu pajak sebesar Rp 495,8 juta serta retribusi mencapai Rp 416,1 juta lebih.
Menurutnya, dengan penjelasan tersebut, maka program pelayanan kesehatan gratis kepada pasien dapat direalisasikan.
Seluruh masyarakat di Kabupaten Sukamara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).
"Meski belum memiliki kartu peserta BPJS, tetapi sudah bisa menikmati fasilitas. Karena semua masyarakat terdaftar," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Sukamara, Chairuddin, Rabu (16/1/2019).
Saat ini ada 3 puskesmas di Kabupaten Sukamara yang telah terakreditasi, yakni Puskesmas Sukamara, Puskesmas Pantai Lunci, dan Puskesmas Balai Riam.
Program tersebut tidak hanya menjangkau wilayah kota, namun juga hingga ke desa-desa agar suasana terasa lebih aman dan nyaman.
Program 1000 PJU tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keindahan kota sehingga suasana Sukamara maupun daerah lainnya akan terlihat lebih terang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 Miliar untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung.
636 kapal yang teregister itu tersebar di dua kecamatan yakni Kecamatan Jelai dan Kecamatan Pantai Lunci.
"Register kapal nelayan ini juga agar nantinya pemilik bisa mendapatkan kemudahan dalam program yang dilaksanakan pemerintah. Serta mendapatkan dokumen kepemilikan yang sah atau legal sesuai aturan," kata Yofi Yudistira.