BORNEONEWS, Istanbul – Sahara Barat kembali dibayangi potensi peningkatan konflik setelah misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah berlangsung selama 35 tahun resmi berakhir.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan risiko meningkatnya ketegangan dan permusuhan di kawasan sengketa tersebut, Minggu, 1 November 2026.
Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Guterres masih mencermati situasi keamanan di Sahara Barat dan meminta seluruh pihak menahan diri.
PBB juga menyerukan agar tidak ada langkah yang dapat memperburuk ketegangan maupun mengganggu stabilitas kawasan.
Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat atau MINURSO resmi menghentikan operasinya setelah Dewan Keamanan PBB tidak berhasil memperpanjang mandat yang berakhir pada Sabtu, 31 Oktober 2026.
Berakhirnya misi tersebut membuat PBB mulai menjalankan proses penarikan personel dan peralatan.
Tim dalam jumlah lebih kecil dari Departemen Dukungan Operasional PBB akan menangani proses likuidasi, termasuk pemulangan peralatan milik negara penyumbang pasukan dan penghapusan aset PBB.
Meski operasi penjaga perdamaian dihentikan, Guterres menegaskan bahwa hak masyarakat Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri tetap berlaku.
Ia menilai berakhirnya MINURSO tidak menghapus hak politik masyarakat di wilayah tersebut.
Guterres juga menyampaikan penghargaan kepada Perwakilan Khusus PBB Alexander Ivanko dan mengenang 20 personel yang meninggal dunia selama menjalankan tugas dalam misi tersebut.
MINURSO dibentuk pada 1991 untuk mengawasi gencatan senjata antara Maroko dan Front Polisario.
Front Polisario merupakan kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Sahara Barat dan mendorong pelaksanaan referendum untuk menentukan masa depan wilayah tersebut.
Sementara itu, Maroko menawarkan skema otonomi luas bagi Sahara Barat dengan tetap berada di bawah kedaulatannya.
Posisi Front Polisario mendapat dukungan dari Aljazair, sehingga sengketa Sahara Barat juga menjadi salah satu isu penting dalam hubungan politik di Afrika Utara.
Walaupun misi penjaga perdamaian berakhir, proses diplomasi tetap akan dilanjutkan melalui utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB, Staffan de Mistura.
Penghentian MINURSO terjadi setelah Rusia memveto rancangan resolusi yang disusun Amerika Serikat untuk memperpanjang mandat misi tersebut.
Dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB, 11 negara mendukung perpanjangan mandat, sementara tiga negara lainnya memilih abstain.
Sengketa Sahara Barat telah berlangsung sejak 1975, setelah Spanyol mengakhiri kekuasaan kolonialnya di wilayah tersebut.
Konflik kemudian berkembang menjadi perang antara Maroko dan Front Polisario hingga akhirnya kedua pihak mencapai kesepakatan gencatan senjata pada 1991.
Berakhirnya MINURSO kini memunculkan kekhawatiran baru bahwa tanpa kehadiran misi penjaga perdamaian, stabilitas kawasan dapat semakin rapuh apabila ketegangan kembali meningkat.
Sumber: Anadolu/ANTARA
