BORNEONEWS, Muara Teweh - Polres Barito Utara menunjukkan kesiapsiagaan dalam mengamankan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Aliansi Masyarakat Adat dan Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) Kabupaten Barito Utara di Kantor Bupati Barito Utara, Kamis 5 November 2026.

Sebelum pelaksanaan pengamanan, Kapolres Barito Utara, AKBP Irnanda Oktora SIK MIK memimpin langsung kegiatan Tactical Wall Game (TWG) yang dilaksanakan di halaman Mapolres Barito Utara. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat utama Polres Barito Utara serta personel yang terlibat dalam pengamanan.

Dalam TWG tersebut, Kapolres memberikan arahan dan penekanan terkait kesiapan personel, pembagian tugas, pola pengamanan, serta langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama berlangsungnya aksi penyampaian aspirasi.

Kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Barito Utara dalam memberikan pelayanan pengamanan kepada masyarakat, sekaligus memastikan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Kegiatan penyampaian aspirasi yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga 13.05 WIB tersebut diikuti sekitar 80 orang massa aksi yang menyuarakan persoalan hak kelola masyarakat di wilayah izin konsesi PT Nusa Persada Resources (NPR).

Sebelum menuju Kantor Bupati Barito Utara, massa aksi terlebih dahulu berkumpul di GOR Bandara Lama Muara Teweh. Masing-masing perwakilan organisasi masyarakat melaksanakan konsolidasi dan persiapan sebelum bergerak menuju lokasi aksi.

Dalam pergeseran massa, Polres Barito Utara melalui Satuan Lalu Lintas melaksanakan pengawalan yang dipimpin Kasat Lantas bersama anggota. Sementara itu, personel Satuan Intelkam melaksanakan monitoring guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali.

Setibanya di Kantor Bupati Barito Utara, massa aksi disambut oleh Asisten I Setda Kabupaten Barito Utara Eveready Noor, Dandim 1013/Muara Teweh, Letkol Inf. Nurwahid SIP, Kapolres Barito Utara AKBP Irnanda Oktora, Kajari Barito Utara, Kepala Badan Kesbangpol serta Kasatpol PP.

Sekitar pukul 11.00 WIB, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan ritual adat dan penyampaian orasi oleh perwakilan massa aksi. Dalam penyampaiannya, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait penyelesaian hak kelola masyarakat di wilayah izin konsesi PT NPR.

Adapun tuntutan yang disampaikan antara lain meminta Bupati Barito Utara membentuk tim untuk melakukan peninjauan lapangan, validasi, verifikasi, serta pengukuran secara terbuka dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Massa juga meminta agar pembayaran ganti rugi dilakukan secara langsung kepada pemilik yang berhak tanpa melalui perantara.

Selain itu, massa menyoroti persoalan pembayaran lahan seluas 140 hektar, 190 hektar, dan 338 hektare yang dinilai belum terselesaikan. Mereka juga meminta agar tim yang dibentuk dapat mengambil alih tahapan proses ganti rugi hak kelola masyarakat di PPKH 281 sehingga pembayaran dapat diberikan secara tepat sasaran, transparan, dan terbuka.

Tuntutan lainnya yakni meminta PT NPR memberikan data overlay PPKH 281, serta apabila ditemukan adanya tumpang tindih, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan legalitas dan hasil peninjauan lapangan.

Massa aksi juga meminta penghentian sementara aktivitas PT NPR sebelum tuntutan mereka ditindaklanjuti, serta meminta agar laporan terhadap oknum kepala desa dan pihak berinisial AS diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, sebanyak sembilan orang perwakilan massa aksi diberikan kesempatan untuk memasuki Ruang Rapat A Setda Kabupaten Barito Utara guna melaksanakan mediasi dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Kapolres Barito Utara, AKBP Irnanda Oktora SIK MIK melalui Kasubsipenmas Sihumas Polres Barito Utara, IPTU Novendra WP menyampaikan, bahwa Polres Barito Utara telah mempersiapkan pengamanan secara maksimal melalui perencanaan dan koordinasi yang matang sebelum kegiatan berlangsung.

“Sejak awal, Kapolres telah menekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas pengamanan secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan TWG merupakan salah satu bentuk kesiapan kami dalam memastikan seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing di lapangan,” ujar IPTU Novendra.

Polres Barito Utara menegaskan komitmennya untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Barito Utara.(RAMADHANI/H)