BORNEONEWS, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengkritik rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempuh langkah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik dokumen penyetaraan ijazah SMA.
Denny menilai langkah tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi karena Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan terkait persoalan tersebut.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu mengatakan Gibran seharusnya menghormati putusan kedua lembaga peradilan tersebut dengan menyatakan pengunduran diri secara resmi kepada publik.
"Jika tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maka sikap itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience). Ini adalah contoh yang sangat buruk dari kacamata etika bernegara," kata Denny melalui kanal YouTube pribadinya di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Menurut Denny, putusan MK bersifat final dan mengikat, sedangkan putusan MA telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum lanjutan.
Ia mengaku telah menerima salinan putusan MA yang mengabulkan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan tersebut memerintahkan kementerian terkait mencabut surat keterangan tersebut.
Denny berpendapat, setelah surat keterangan itu dinyatakan batal, gugatan yang berkaitan dengan objek tersebut di PTUN telah kehilangan dasar.
"Poinnya adalah setelah putusan dengan jelas mengatakan apa amarnya dan pertimbangan hukumnya, maka surat keterangan sejatinya sudah tidak bisa jadi pijakan lagi. Gugatan di PTUN sebenarnya sudah kehilangan objek," ujarnya.
Denny juga mempersoalkan rencana pengajuan peninjauan kembali (PK). Ia menilai Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan PK karena bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut.
Selain itu, Denny merujuk putusan MK terkait pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 yang menurut penafsirannya membatasi badan atau lembaga tata usaha negara mengajukan PK terhadap putusan PTUN.
Ia turut mengingatkan kewajiban pejabat pemerintahan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Denny juga menyinggung proses politik di DPR yang mulai mengarah pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Ia mendukung inisiatif tersebut dan menilai prosesnya dapat dipercepat melalui pembentukan panitia khusus, pembahasan di DPR, hingga mekanisme pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.
Menurut perhitungannya, seluruh tahapan tersebut berpotensi diselesaikan dalam waktu sekitar tiga minggu.
Apabila DPR menyetujui pemakzulan sesuai ketentuan konstitusi, Denny menjelaskan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden dapat mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut, Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Denny mengatakan kepastian penyelesaian persoalan tersebut diperlukan agar tidak berlarut-larut dan memberikan kepastian politik maupun ekonomi nasional.
SUMBER: ANTARA
