BORNEONEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memeriksa prajurit aktif yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana.

“Kami mendapatkan informasi bahwa sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom (Pusat Polisi Militer) TNI,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.

Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa TNI telah menindaklanjuti surat yang sebelumnya dikirimkan KPK kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

“Kami meyakini kawan-kawan di Puspom TNI juga secara progresif menindaklanjuti apa yang KPK sampaikan dalam surat tersebut,” ujarnya.

Pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus korupsi dana siap pakai BNPB.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 15 orang. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Salah satu tersangka berinisial BS, yang merupakan adik dari Letnan Jenderal TNI berinisial S. Saat OTT berlangsung, S menjabat sebagai Kepala BNPB. BS sendiri diketahui pernah menjadi tenaga ahli Kepala BNPB saat S masih aktif menjabat.

Empat tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB berinisial RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras berinisial GP, serta pihak swasta berinisial SNG.

Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut terdiri atas 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.

Selain itu, KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di kantor BNPB setelah menetapkan para tersangka.

Di sisi lain, KPK telah menyampaikan informasi kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Letjen TNI S dalam perkara tersebut.

Selanjutnya, pada 20 Oktober 2026, KPK mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus korupsi dana siap pakai BNPB.

SUMBER: ANTARA