BORNEONEWS, Kasongan – Pemerintah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, mengevaluasi penanganan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) untuk memastikan setiap laporan mendapat tanggapan dan penyelesaian yang tepat waktu.

Evaluasi tersebut mencakup perkembangan laporan yang telah diterima, proses verifikasi, mekanisme pemberian tanggapan, serta berbagai kendala yang menyebabkan pengaduan masyarakat belum terselesaikan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Rapat Tim Penguatan Kapasitas Admin Pengelola Pengaduan Masyarakat Tahun 2026 di Aula Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan.

Kepala Diskominfostandi Katingan, Hotden Manto Manalu, mengatakan evaluasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan sekaligus memperbaiki pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.

"Keberhasilan SP4N-LAPOR! tidak hanya diukur dari seberapa banyak laporan yang masuk, melainkan dari kecepatan, ketepatan, dan kualitas penyelesaian masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Hotden di Kasongan, Senin, 16 November 2026.

Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus mendapat perhatian serius dari perangkat daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ia meminta para admin pengelola pengaduan tidak membiarkan laporan berlarut-larut tanpa kejelasan tindak lanjut.

Koordinasi antarperangkat daerah juga perlu diperkuat agar setiap pengaduan dapat segera diverifikasi dan ditangani sesuai prosedur.

Hotden menilai laporan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi penting bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfostandi Katingan sekaligus Ketua Pelaksana kegiatan, C Hendrawan Topan, mengatakan evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dalam proses penyelesaian pengaduan.

Melalui kegiatan tersebut, para admin pengelola SP4N-LAPOR! diharapkan semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya, termasuk memberikan informasi perkembangan penanganan laporan kepada masyarakat.

Hendrawan menegaskan bahwa setiap keluhan maupun aspirasi masyarakat harus menjadi bahan perbaikan pelayanan pemerintah daerah.

"Setiap aduan masyarakat harus kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Mari kita jadikan aspirasi masyarakat sebagai sarana bagi pemerintah untuk terus berbenah," ujarnya.

Sumber: ANTARA