BORNEONEWS, Jakarta – Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menunda rencana penerapan biaya layanan atau service fee ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya hingga kondisi perkebunan rakyat kembali pulih.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul tekanan yang dialami petani sawit akibat penurunan produktivitas kebun serta melemahnya harga tandan buah segar (TBS) di sejumlah daerah.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menilai rencana pengenaan biaya tambahan tersebut muncul pada saat kondisi industri sawit, khususnya perkebunan rakyat, sedang menghadapi tantangan akibat fenomena El Niño.

Di sejumlah wilayah terdampak, penurunan produktivitas perkebunan sawit diperkirakan mencapai 10 hingga 15 persen.

"Berkurangnya produksi secara langsung mengurangi volume TBS yang dapat dijual petani dan berdampak terhadap pendapatan rumah tangga pekebun," kata Mansuetus Darto, Selasa, 17 November 2026.

Selain persoalan produksi, pelemahan harga TBS juga terjadi di sejumlah wilayah penghasil kelapa sawit.

Di Sumatera Utara, harga TBS pada pertengahan November 2026 di 15 kabupaten penghasil berada pada kisaran Rp2.650 hingga Rp3.400 per kilogram. Harga terendah tercatat di Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp2.650 per kilogram.

Sementara di Kalimantan Barat, harga tertinggi TBS mitra plasma pada periode kedua November turun dari Rp3.484,85 menjadi Rp3.440,93 per kilogram.

Penurunan juga terjadi di Riau. Harga TBS mitra swadaya untuk kelompok umur tanaman sembilan tahun tercatat turun menjadi Rp3.719,99 per kilogram pada periode 11–17 November 2026.

Darto mengatakan kondisi tersebut membuat petani menghadapi tekanan pendapatan dari dua sisi, yakni berkurangnya hasil produksi dan melemahnya harga jual.

"Dalam kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah memperkuat perlindungan ekonomi pekebun, bukan justru menambah komponen biaya baru dalam rantai perdagangan sawit," ujarnya.

Ia mengingatkan agar kebijakan yang bertujuan memperbaiki tata kelola ekspor tidak justru menambah beban bagi pelaku usaha perkebunan, khususnya petani rakyat.

"Ini bukan hanya persoalan pendapatan pekebun hari ini, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi sawit nasional ke depan," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, dalam forum Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali menyampaikan bahwa biaya layanan ekspor melalui platform DSI diperkirakan kurang dari 1 dolar AS per ton.

Besaran tarif final direncanakan diumumkan pada Desember 2026, sebelum sistem tersebut mulai diterapkan pada 1 Januari 2027.

Menanggapi rencana itu, POPSI mempertanyakan urgensi penambahan biaya layanan karena industri sawit selama ini telah dikenai sejumlah kewajiban, termasuk Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK).

Menurut Darto, DSI perlu menjelaskan secara terbuka dasar pengenaan tarif, jenis layanan yang diberikan, serta penggunaan dana yang akan diperoleh dari biaya tersebut.

"Pertanyaannya sederhana, service fee ini sebenarnya digunakan untuk apa? Apa saja layanan yang diberikan DSI, berapa biaya riil yang dibutuhkan, dan bagaimana pertanggungjawaban penerimaannya? Apakah untuk membiayai sistem, verifikasi, pengawasan, atau menjadi sumber pendapatan perusahaan? Publik dan pelaku usaha berhak mengetahui secara transparan," tegas Darto.

POPSI juga mengusulkan agar kebutuhan pembiayaan pengembangan sistem, integrasi data, verifikasi, dan pengawasan ekspor terlebih dahulu dipertimbangkan melalui penerimaan negara yang sudah tersedia.

Salah satu sumber pembiayaan yang diusulkan adalah penerimaan Bea Keluar sawit melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semestinya service fee tersebut dapat diambil dari Bea Keluar sawit dalam APBN," katanya.

Selain meminta penjelasan penggunaan biaya, POPSI menilai penetapan tarif tidak seharusnya hanya diputuskan secara internal oleh DSI bersama pemegang saham.

Organisasi petani tersebut meminta proses penetapan dilakukan secara transparan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak.

POPSI juga meminta DSI membuka dasar perhitungan tarif per ton, rincian komponen biaya, proyeksi penerimaan, tujuan penggunaan dana, serta mekanisme audit dan pertanggungjawabannya.

Kajian mengenai potensi pengaruh service fee terhadap biaya perdagangan, harga CPO domestik, dan harga TBS di tingkat petani juga dinilai perlu dilakukan secara terbuka.

Dalam kondisi produktivitas perkebunan yang masih tertekan, POPSI meminta penerapan biaya layanan ditangguhkan sampai dampak El Niño mereda dan keadaan ekonomi pekebun membaik.

Darto menilai penundaan diperlukan sebagai langkah kehati-hatian agar kebijakan baru tidak menambah tekanan terhadap petani yang sedang berupaya menjaga keberlanjutan usaha perkebunannya.

"Kami meminta agar penerapan service fee ditunda terlebih dahulu. Tunggu sampai dampak El Niño mereda, produktivitas kebun mulai pulih, dan kondisi ekonomi pekebun membaik. Jangan memaksakan kebijakan penambahan biaya baru ketika petani sedang menghadapi penurunan produksi dan pendapatan. Kebijakan publik harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat yang terdampak," ujar Darto.

Ia menegaskan POPSI pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan tata kelola ekspor kelapa sawit.

Namun, menurutnya, pembenahan tersebut harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak dalam rantai pasok sawit tanpa menciptakan tambahan biaya yang berisiko membebani produsen di tingkat hulu.